KURASI MEDIA – Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Pada saat ini, ADB telah memberikan bantuan teknis senilai 2,4 juta dolar AS atau sekitar Rp37,2 miliar untuk mendukung pembangunan IKN.
Jiro Tominaga, Direktur ADB di Indonesia, menjelaskan bahwa bantuan teknis tersebut mencakup tiga pilar kerja sama. Pertama, dalam perencanaan dan desain, ADB memastikan penggunaan lahan dan tata ruang mendukung visi IKN sebagai kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan.
Baca Juga:Makanan Indonesia yang Terkenal di Belahan DuniaUpdate Harga Emas Hari ini Turun Rp1.000
Selain itu, ADB juga mengidentifikasi potensi upaya “quick win” untuk meningkatkan kelayakan hidup penduduk.
Pilar kedua adalah membatasi dampak negatif dengan melakukan survei dasar lingkungan dan sosial, serta menerapkan peraturan dan perlindungan yang ketat. Pilar ketiga melibatkan mobilisasi pembiayaan dengan mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja untuk investasi di ibu kota baru.
Fiki menyatakan bahwa ADB telah membantu Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (Otorita IKN Nusantara) dengan merancang kota baru tersebut, mengevaluasi potensi dampak lingkungan dan sosial, serta menggalang pembiayaan dari sumber pemerintah dan swasta.
Dalam mencapai visi IKN sebagai kota hutan netral karbon, OIKN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan ADB. Penandatanganan MoU ini menegaskan dukungan ADB terhadap OIKN dalam mewujudkan visi untuk kota hutan yang cerdas dan netral karbon.
Vice President ADB Ahmed M. Saeed menyambut baik kerja sama ini, menyatakan bahwa Nusantara memberikan peluang unik untuk membangun praktik terbaik internasional dalam perencanaan, pengembangan, dan pembiayaan kota.
ADB akan memberikan dukungan pengembangan jalan menuju Nusantara sebagai kota hutan netral karbon, termasuk kerja sama dalam perencanaan kota baru dan penilaian dampak lingkungan.
Kerja sama ini mencakup pemanfaatan peluang untuk memobilisasi pembiayaan, termasuk potensi pembiayaan iklim dan kemitraan pemerintah dan badan usaha.