KURASI MEDIA – Pasca dilantiknya menjadi Gubernur Jawa Barat, kebijakan-kebijakan Dedi Mulyadi tak luput menuai pro dan kontra. Terbaru, datang dari petinggi partai PDIP Ono Surono. Ono sempat mengkritik salah satu gagasan Dedi terkait permasalahan banjir pada Selasa (10/06/2025).
Dalam rangka memperingati Hari Bumi 2025, Ono menggelar audiensi DPRD Jabar yang berlangsung di Rooftop DPRD Jawa Barat. Dalam acara tersebut, ia menyampaikan bahwa Langkah Gubernur Jawa Barat dalam mengurus persoalan banjir dinilainya kurang efektif. Ono juga sempat menyinggung aksi Dedi tempo hari yang membongkar bangunan yang terletak di Kawasan Bogor yang menuruntnya menjadi sumber masalah banjir di daerah Jakarta.
“Apakah cukup menyegel 11 bangunan dan membongkar satu bangunan di kawasan Puncak untuk mencegah banjir di Jakarta dan sekitarnya? Bagaimana dengan bangunan yang masih berdiri tegap di kawasan Lembang, Subang, Garut, Tasik, dan sebagainya. Intinya, semua pembangunan pasti mempunyai dampak,” ujar Ono.
Baca Juga:Peraturan Jam Malam Kang Dedi Mulyadi Mulai Diberlakukan di Kota BandungKDM Minta Sekolah di Jawa Barat Tak Berikan PR ke Siswa, Pulang Fokus Bantu Orang Tua
Labih lanjut, Ono berharap bahwa pemerintah mempertimbangkan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan yang sudah mengakar ini. “Kita punya konsep Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, bagaimana lingkungan yang selaras bisa menyejahterakan rakyat,” ucapnya. Ono juga menambahkan jika ia mendukung agar tanah sebesar-besarnya diberikan kepada rakyat.
Sementara itu, aksi Dedi dalam membongkar bangunan didasarkan pada komitmennya dalam mengembalikan fungsi lahan. Alih fungsi lahan adalah satu dari sekian permasalahan lingkungan yang kerap menimbulkan bencana. Menurut Rizaldy Danar Priambodo selaku anggota DPRD Jabar Komisi IV dari Fraksi Gerindra menyampaikan jika Dedi Mulyadi sangat berkomitmen mengakhiri dan mencegah alih fungsi lahan di Jawa Barat.
“Gubernur sudah membentuk gugus tugas untuk pengendalian ahli fungsi lahan ini. Gugus tugasnya terdiri dari macam-macam pemangku kepentingan. Nah, untuk itu, sekali lagi, ini adalah hal salah satu hal positif yang kita harus apresiasi dan kita tunggu,” kata Rizaldy.
Rizaldy juga menambahkan bahwa peran masyarakat dalam mengawal program ini juga perlu diimplementasikan. Ia ingin tim yang sudah dibentuk bukan hanya dibetuk saja melainkan difungsikan juga.