KURASI MEDIA – Aksi solidaritas internasional bertajuk Global March to Gaza secara resmi berlangsung dari tanggal 9 hingga 15 Juni 2025. Kegiatan ini melibatkan ribuan aktivis dari lebih dari 80 negara yang berusaha menembus blokade Israel serta menyampaikan dukungan moral kepada warga Palestina di Jalur Gaza. Berlangsung hingga pertengahan Juni 2025, gerakan global ini dilakukan melalui berbagai rute darat, laut, dan udara menuju perbatasan Rafah.
Rafah adalah satu-satunya pintu masuk ke Gaza yang tidak berada di bawah kendali langsung Israel. Menurut laporan media Timur Tengah, Al Jazeera, yang dikutip oleh Jawa Pos Radar Jember pada 10 Juni, Global March to Gaza bertujuan untuk mendorong pembukaan akses bantuan kemanusiaan serta menyuarakan protes terhadap genosida yang tengah berlangsung.
Salah satu elemen penting dalam aksi ini adalah Konvoi Sumud, yang dipimpin oleh kelompok masyarakat sipil asal Tunisia. Sekitar seribu orang, mayoritas berasal dari wilayah Maghreb di Afrika Utara, telah memulai perjalanan darat dari Tunis sejak 9 Juni. Saat ini, mereka tengah berhenti di Libya sambil menantikan izin untuk melanjutkan perjalanan melintasi bagian timur negara itu menuju Kairo, Mesir.
Baca Juga:Aksi Bela Palestina di Bandung Menyoroti Peristiwa Madleen Flottila3 Tokoh dunia yang berada di Kapal Madleen Menuju Gaza Palestina
Ghaya Ben Mbarek, seorang jurnalis independen asal Tunisia yang ikut dalam konvoi, menyatakan bahwa mereka bergerak dengan keberanian dan kemarahan atas situasi yang terjadi di Gaza.
“Saya harus berada di sisi yang benar dalam sejarah, menghentikan genosida dan mencegah orang-orang mati karena kelaparan,” tegasnya.
Meski demikian, perjalanan solidaritas ini menghadapi berbagai kendala di sejumlah rute.
Menurut laporan Reuters pada 13 Juni, otoritas Mesir telah mendeportasi sedikitnya 73 warga negara asing yang datang melalui Bandara Internasional Kairo untuk berpartisipasi dalam Global March to Gaza.
Sementara itu, sekitar seratus orang lainnya masih ditahan di bandara dan berpotensi mengalami deportasi.
Pemerintah Mesir menyatakan bahwa para peserta yang dideportasi tidak mematuhi prosedur administratif, termasuk tidak memiliki izin resmi untuk masuk ke wilayah perbatasan Rafah. Namun, klaim ini dibantah oleh pihak penyelenggara aksi.
“Dalam dua bulan menjelang pawai, panitia telah menjalin koordinasi langsung dengan kedutaan besar Mesir di lebih dari 15 negara serta dengan Kementerian Luar Negeri guna menjamin keterbukaan di setiap tahap persiapan,” demikian isi pernyataan resmi panitia dalam rilis media.