KURASI MEDIA – Konflik Iran-Israel yang memanas di kawasan Timur Tengah dinilai dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi signifikan bagi Indonesia, termasuk potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Komisi IX DPR RI melalui anggotanya dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna mencegah efek domino dari ketegangan geopolitik tersebut, terutama terkait dengan sektor tenaga kerja.
“Konflik ini berpotensi mendorong kenaikan harga BBM global yang bisa berdampak negatif pada sektor ekspor dan pekerjaan informal di Indonesia,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).
Harga BBM Global Naik, Pekerja Rentan Terancam PHK
Baca Juga:Presiden Prabowo Resmikan KEK Sanur Bali, Kawasan Wisata Medis Terintegrasi Pertama di IndonesiaDPR Terima Usulan Revisi UU Pemerintahan Aceh, Dana Otsus Jadi Sorotan
Menurut Netty, meningkatnya harga bahan bakar akibat konflik dapat membebani pelaku usaha dan memperburuk kondisi pekerja informal yang selama ini sudah berada dalam posisi rawan. Sektor ekspor pun diprediksi akan terpukul karena naiknya biaya logistik dan produksi.
Oleh sebab itu, Netty mendorong koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan tenaga kerja lebih merata dan responsif terhadap krisis.
Program JKP Perlu Diperkuat dan Diperluas
Netty menyampaikan apresiasi atas keberadaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah membantu pekerja korban PHK. Namun, ia menilai cakupan program ini masih perlu diperluas agar lebih menyentuh pekerja informal dan sektor rentan lainnya.
“JKP harus menjangkau seluruh sektor, termasuk pekerja informal. Selain bantuan tunai, program ini juga harus menyediakan pelatihan kerja dan akses penempatan kerja yang sesuai kebutuhan industri saat ini,” tegasnya.
Lindungi Buruh Harian dan Pekerja Informal
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi buruh harian lepas dan pekerja informal yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Perlindungan mereka, katanya, merupakan bagian dari menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga di Indonesia.
“Perlindungan tenaga kerja tidak hanya soal hak individu, tapi juga soal kesejahteraan keluarga secara keseluruhan,” ucap Netty.
Kolaborasi Lintas Kementerian Kunci Pencegahan PHK Massal
Netty menegaskan bahwa penguatan program JKP dan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, dan instansi terkait lainnya harus segera ditingkatkan. Hal ini penting agar setiap kasus PHK bisa dipantau dan ditangani secara cepat dan tepat sasaran. (*)