KURASI MEDIA – Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo kondisinya saat ini semakin tidak kondusif, hingga perseteruan antara Serikat Pekerja yang tergabung dalam Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) dengan pihak security Red Guard, yang tidak ada kontrak dengan YMT pada Rabu (2/6) malam sekitar Pukul 23.30 WIB, terjadi saling sikut dan berujung Pembina YMT, Gantira Bratakusuma tersikut dahinya oleh salah seorang oknum Red Guard.
Dampak dari perseteruan sekitar 80 orang karyawan Bandung Zoo yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) dengan vendor security Red Guard, menyebabkan hari ini Kamis (3/7), Bandung Zoo tutup. Bahkan hingga pagi ini puluhan karyawan masih terus mengamankan ruangan YMT.
Ketua SPMD, Yaya Suhaya mengungkapkan, aksi pengamanan yang dilakukan karyawan bukan sekedar aksi biasa. SPMD menuntut satu hal yang sangat mendasar yakni kejelasan legalitas pengelola kebun binatang yang kini berada di bawah kendali manajemen Taman Safari Indonesia (TSI).
Baca Juga:Kebun Binatang Bandung Kembali Izinkan Botram, Ini KetentuannyaHarga Tiket Masuk Kebun Binatang Bandung 2025 Terbaru Lengkap dengan Jam Operasional dan Fasilitasnya
“Sejak mereka masuk pada 20 Maret 2025, tidak ada satu pun dokumen resmi yang bisa menunjukkan bahwa TSI memiliki legalitas sah dalam mengelola Bandung Zoo,” tegasnya.
Menurut Yahya, pihaknya tidak akan mundur sampai manajemen menjelaskan status mereka.
“Jangan-jangan mereka tidak punya akta sah. Kalau ilegal, mengapa dibiarkan mengelola fasilitas publik seperti ini,” Ujarnya.
Seperti diketahui, Bandung Zoo manajemennya tengah berpolemik antara dua belah pihak. Namun, jika benar TSI telah mengambil alih tanpa landasan hukum yang sah, maka pertanyaan besar harus segera dijawab, siapa sebenarnya yang berhak mengelola fasilitas konservasi ini?
Yaya mengatakan, persoalan ini lebih dari sekadar masalah administratif. Kasus ini menyingkap persoalan mendalam tentang tata kelola lembaga konservasi di Indonesia.
Ketika pekerja yang selama ini menjaga operasional lapangan merasa diabaikan dan bahkan tidak diajak bicara, maka muncul kecurigaan apakah transisi manajemen ini berlangsung secara legal dan transparan.
Aroma kejanggalan semakin kuat ketika manajemen memilih bungkam di tengah desakan terbuka. Publik, terlebih warga Bandung, berhak tahu siapa yang kini mengelola lembaga konservasi dengan puluhan spesies langka itu.