KURASI MEDIA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2025 banyak dialokasikan untuk membayar utang dan tunggakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Rabu (9/7/2025).
Gubernur yang akrab disapa KDM tersebut menyebut jika APBD 2025 ditetapkan senilai Rp37 triliun. Meski begitu, anggaran tersebut tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk program-program publik.
KDM menyebut, APBD 2025 senilai Rp6 triliun dialokasikan ke kabupaten kota sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor. Sementara sisanya Rp31 triliun, digunakan untuk membayar beberapa kewajiban seperti tunggakan BPJS senilai Rp334 miliar, utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp600 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar.
Baca Juga:Gegara Cemari Citarum, Perusahaan Ini Kena Denda Rp 3,5 MiliarBelum Terima Honor, Ratusan Karyawan PDAM Tirtawening Kota Bandung Sampaikan Keresahan
APBD ini juga digunakan untuk membayar tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun yang dibayarkan lewat dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), serta melunasi utang biaya operasional Masjid Al-Jabbar yang mencapai nilai Rp40 miliar.
“Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar,” ujar Dedi.
Sebelumnya, Pemprov Jabar sempat disorot oleh Menteri Luar negeri, Tito Karnavian. Menurutnya, selama ini Provinsi Jabar selalu menempati peringkat teratas realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD 2025.
Namun kali ini, Jawa Barat menempati posisi ketiga setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Meski begitu, Pemprov Jabar terus berupaya mengoptimalkan anggaran di tengah banyaknya kebutuhan. Kepada awak media, Dedi menjamin jika semua kebutuhan Pemprov akan terpenuhi.
“Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani. Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya,” kata Dedi. **