KURASI MEDIA – Sejumlah pegawai Perusahaan Dagang Air Minum (PDAM) Tirtawening, Kota Bandung mengaku merasa risau karena belum menerima honor dalam sebulan terkahir.
Kondisi ini membuat 132 karyawan PDAM Tirtawening kebingungan untuk memenuhi keperluan mereka sehari-hari. Manajemen perusahaan juga dinilai lamban dalam menyikapi hal ini sehingga timbul keresahan di internal perusahaan.
Salah satu pegawai berinisial MDI mengungkapkan kegelisahannya. Ia bersama rekan-rekannya mengaku telah melaksanakan kewajiban, namun hak mereka sebagai karyawan belum terpenuhi.
Baca Juga:Update Kasus Kematian Diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan: Temuan Terbaru dan Proses PenyelidikanBisa Sambil Rebahan, Begini Cara Perpanjang SIM Online Lengkap dengan Biaya dan Syaratnya
“Sampai sekarang, hak kami belum kami terima. Mungkin itu yang bikin suasana jadi rame. Semuanya ada 132 (pegawai), belum pada cair (terima honor),” ungkap MDI pada Rabu (9/7/2025).
MDI juga menambahkan jika hingga saat ini belum ada informasi apapun dari jajaran direksi. Hal tersebutlah yang membuat MDI dan rekan-rekannya merasa kebingungan.
“Yang jelas, ini kan seharusnya hak kami. Kasihan yang sudah berkeluarga, mana sekarang ada yang anaknya mau masuk sekolah,” kata MDI.
Meski begitu, Ia dan rekan-rekannya tetap bekerja secara profesional untuk melayani masyarakat yang selama ini sudah berlangganan. MDI menambahkan jika polemik ini masih berlanjut, para pegawai berencana membuat surat penyataan yang akan dikirm langsung pada Plt Dirut PDAM Tirtawening.
Namun, jika surat pernyataan mereka tidak digubris, para pegawai berencana menemui Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
“Kami berharap Pak Wali bisa mengevaluasi kondisi ini. Kami juga pekerja yang ingin didengar, ingin ada kejelasan dan tindakan. Pasti kami kepikiran, motivasi menurun. Kami tetap kerja dan laksanakan kewajiban, tapi hak kami belum terpenuhi,” ujar MDI.
Selain MDI, karyawan lain berinisial WAN mengungkapkan keresahannya juga. Ia berharap Wali Kota turun tangan dan mendorong percepatan pemilihan direksi definitif, karena selama ini Plt seharusnya fokus pada persiapan transisi bukan malah mengurus evaluasi yang tidak jelas dan bahkan dianggap menghambat hak pegawai.
Baca Juga:Tak Terima Anaknya Dirundung, Ahmad Dhani Minta KPAI Turun TanganKenapa Bekas Jerawatmu Susah Hilang? Kenali Dulu Bedanya PIE dan PIH
“Kami berharap Pak Wali segera mendorong percepatan pemilihan direksi definitif. Plt seharusnya fokus mempersiapkan transisi ini, bukan malah sibuk dengan evaluasi yang tidak jelas dan menghambat hak pegawai,” ungkap WAN.