Ringkasan Kontroversi
| Kebijakan | Tujuan Resmi | Kritikan Publik |
| Pemangkasan hibah pesantren | Efisiensi anggaran & pemerataan distribusi | Terlalu sepihak, abaikan aspirasi pesantren dan DPRD, potensi melemahkan pesantren kecil |
| Penyerahan ijazah sukarela | Dukung pendidikan gratis & transparan | Memaksa pesantren & siswa, membebani operasional, menyebabkan tunggakan besar pada alumni |
Dampak & Rekomendasi
- Pesantren berisiko merugi finansial.
- Kepercayaan lembaga terhadap pemerintah terganggu karena kebijakan dianggap dibuat sepihak.
- Dewan publik mendesak revisi kebijakan, keterlibatan pesantren dalam perumusan dan adanya opsi pengecualian pesantren.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi dalam merombak sistem hibah pesantren dan kebijakan ijazah menuai pro dan kontra. Tujuan pembenahan dan pemerataan mendapat kritik karena disinyalir dijalankan tanpa dialog yang memadai terutama dari komunitas pesantren. Revisi atau kompromi kebijakan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pendidikan agama di Jawa Barat. (*)