KURASI MEDIA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan beberapa bulan ini membawa semangat baru dalam efisiensi anggaran negara. Salah satu agenda utama yang digaungkan adalah pemangkasan anggaran yang tidak efektif serta optimalisasi belanja untuk program prioritas. Tapi bagaimana dampaknya sejauh ini?
Fokus Utama: Belanja Produktif dan Program Prioritas
Efisiensi anggaran yang dimaksud bukan semata-mata pemotongan anggaran, tetapi pengalihan ke program yang memiliki dampak ekonomi dan sosial langsung. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas, mulai mengurangi anggaran perjalanan dinas, rapat, serta proyek-proyek yang dinilai tumpang tindih. Sebaliknya, anggaran pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur strategis tetap dipertahankan bahkan diperbesar.
Langkah ini selaras dengan visi Prabowo yang ingin memperkuat ketahanan pangan dan sektor pertahanan nasional, sekaligus melanjutkan proyek strategis era Jokowi seperti IKN dan pembangunan jalan desa.
Baca Juga:Pemilihan Senator Mesir Segera Dilaksanakan: Siapa yang Akan Melangkah ke Parlemen?Viral soal Bendera One Piece, Ternyata Sri Mulyani Pernah Cosplay Jadi Luffy
Dampak Awal: Penyerapan Anggaran Lebih Tertib
Hingga pertengahan 2025, data dari Kemenkeu menunjukkan penyerapan anggaran lebih terstruktur dan terfokus pada outcome, bukan hanya output. Beberapa kementerian yang sebelumnya memiliki silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tinggi, kini mulai disiplin merancang program yang sesuai dengan indikator kinerja.
Program-program bantuan sosial pun mulai dievaluasi agar tepat sasaran, dengan penggunaan NIK dan integrasi data sebagai dasar kebijakan penyaluran.
Tantangan: Risiko Ketimpangan & Resistensi Birokrasi
Meski banyak yang memuji langkah efisiensi ini, tak sedikit juga yang mengkhawatirkan potensi ketimpangan akibat pengurangan anggaran di sektor non-prioritas. Beberapa daerah menilai pemotongan anggaran pusat membuat program daerah ikut terdampak. Selain itu, resistensi dari birokrasi terhadap sistem penganggaran berbasis kinerja juga masih jadi PR besar.
Pakar ekonomi dari beberapa universitas juga mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh sekadar menjadi slogan, melainkan harus dibarengi dengan reformasi tata kelola dan transparansi anggaran.
Evaluasi: Masih Perlu Waktu
Karena efisiensi anggaran adalah proses jangka panjang, dampaknya tidak bisa diukur dalam hitungan bulan. Namun, indikator-indikator awal seperti turunnya belanja tidak produktif, meningkatnya belanja modal, dan percepatan program prioritas menunjukkan arah yang positif.