KURASI MEDIA – Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Haluan Negara (RUU PPHN) kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. RUU ini dirancang sebagai payung hukum yang akan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang lintas pemerintahan, sekaligus mengisi kekosongan arah pembangunan pasca dihapusnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Progres Pembahasan Terbaru
Hingga awal Agustus 2025, Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan draf awal RUU PPHN dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR serta pemerintah untuk dikaji lebih lanjut. RUU ini memuat arah kebijakan strategis di bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan, ketahanan nasional, dan pembangunan wilayah.
Ketua MPR RI menyatakan bahwa pembahasan PPHN penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan nasional, terutama saat terjadi pergantian pemerintahan. Meski begitu, belum ada kepastian apakah PPHN akan membutuhkan amandemen terbatas UUD 1945 atau cukup melalui undang-undang biasa.
Baca Juga:Efisiensi Anggaran Jokowi – Prabowo: Evaluasi Dampak Hingga Kini7 Agenda RUU ASN, Upaya Menjawab Tantangan Publik
Tantangan dan Pro-Kontra
Beberapa kalangan menyambut positif adanya PPHN sebagai pedoman pembangunan jangka panjang, namun sebagian lainnya khawatir akan potensi tumpang tindih dengan visi-misi presiden terpilih. Isu lain yang mengemuka adalah kekhawatiran bahwa PPHN bisa menjadi alat politik elite, jika tidak disusun secara inklusif dan transparan.
Progres RUU PPHN saat ini menunjukkan komitmen MPR dan DPR untuk menciptakan arah pembangunan yang berkelanjutan. Namun, penting untuk terus melibatkan publik dan memastikan penyusunannya tetap demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)