KURASI MEDIA – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui peningkatan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kenaikan ini menjadi angin segar dalam mendukung Program Sejuta Rumah yang kini ditingkatkan menjadi Program 3 Juta Rumah hingga tahun 2029.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, anggaran FLPP ditingkatkan menjadi Rp32 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut ditargetkan untuk membiayai setidaknya 280.000 unit rumah subsidi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Kenaikan anggaran FLPP adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan papan rakyat. Ini bagian dari visi besar penyediaan 3 juta rumah hingga akhir masa pemerintahan,” ujar Basuki dalam konferensi pers, Senin (4/8).
Baca Juga:Prabowo: RS di Wilayah Terpencil Harus Berfasilitas Lengkap demi Pemerataan Layanan KesehatanSiapakah 22 Tokoh yang Diusulkan Mendapat Tanda Kehormatan dari Presiden?
Program ini menyasar masyarakat yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan tetap, namun kesulitan mengakses pembiayaan dari sektor perbankan konvensional. Dengan skema FLPP, masyarakat bisa menikmati bunga KPR subsidi tetap 5% selama masa tenor hingga 20 tahun.
Selain itu, pemerintah juga menggandeng pengembang swasta dan BUMN untuk mempercepat realisasi pembangunan rumah bersubsidi, khususnya di wilayah perkotaan dan pinggiran kota.
Program 3 juta rumah diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan nasional, yang masih menyentuh angka 12 juta unit. Pemerintah optimis bahwa sinergi antara pembiayaan, regulasi, dan pelaku industri perumahan akan mempercepat terwujudnya hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)