KURASI MEDIA – Pemerintah memastikan langkah rasionalisasi anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan mengganggu kesiapan pertahanan negara. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian fiskal 2025 yang diumumkan Kementerian Keuangan pada awal Agustus.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa rasionalisasi dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memprioritaskan program strategis. “Tidak ada pemangkasan yang akan melemahkan pertahanan. Justru kita fokus agar belanja lebih tepat sasaran, terutama untuk modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” kata Prabowo, Senin (11/8).
Dalam skema rasionalisasi, beberapa pos anggaran yang sifatnya non-prioritas akan dialihkan untuk mendukung proyek-proyek strategis seperti pengadaan sistem pertahanan udara, kapal patroli, dan penguatan satuan siber TNI. Pemerintah juga akan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi digital dalam manajemen logistik dan operasional.
Baca Juga:Ingin Jadi TNI? Hindari Hal-hal Ini agar Lolos SeleksiMenunggu SuPres Prabowo,RUU Haji Akan Segera Digarap Komisi VIII DPR
Pengamat militer dari LIPI, Khairul Fahmi, menilai langkah ini perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan celah pengurangan kualitas pertahanan. “Efisiensi boleh, tapi jangan sampai memotong anggaran latihan atau perawatan alutsista yang esensial,” ujarnya.
Kementerian Keuangan menyebut rasionalisasi anggaran ini merupakan bagian dari upaya menjaga defisit APBN tetap terkendali, menyusul penurunan pendapatan negara di kuartal II 2025. Kebijakan serupa juga diberlakukan di kementerian lain, dengan total efisiensi belanja negara mencapai Rp 306,7 triliun.
Meski demikian, pemerintah menegaskan TNI tetap mendapatkan prioritas dalam anggaran strategis demi memastikan keamanan nasional tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik kawasan. (**)