KURASI MEDIA – Rencana peluncuran buku sejarah nasional edisi terbaru yang semula dijadwalkan bertepatan dengan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 dipastikan ditunda. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk proses penyempurnaan, termasuk tahap editing dan reading.
Alasan Penundaan
Fadli menjelaskan, penundaan ini dilakukan agar isi buku lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Proses uji publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa, komunitas sejarah, hingga sejarawan senior masih berlangsung. Menurutnya, pelibatan banyak pihak penting agar narasi sejarah yang dihadirkan tidak hanya menyajikan data, tetapi juga interpretasi yang objektif.
“Kami ingin ada tambahan proses pembacaan ulang oleh para pemerhati sejarah, termasuk melibatkan sejarawan-sejarawan senior,” ujar Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca Juga:DPR Bentuk Tim Khusus Awasi Penulisan Ulang Sejarah Nasional, Ini AlasannyaPemerintah Genjot Penulisan Ulang Sejarah Nasional, Tembus 80% Jelang 17 Agustus 2025
Jadwal Baru: November 2025
Dengan adanya penundaan, pemerintah menargetkan peluncuran resmi buku sejarah nasional akan dilakukan pada November 2025. Fadli memastikan proyek ini tetap berada di jalur yang benar (on the right track) dan penyusunan konten masih sesuai rencana besar.
Penundaan ini juga dimaksudkan agar masyarakat mendapat hasil akhir yang lebih lengkap, menyeluruh, serta bebas dari kontroversi akibat kesalahan data.
Konten Buku Sejarah
Dalam rapat bersama Komisi X DPR pada awal Juli lalu, Fadli Zon menegaskan bahwa buku ini menyajikan narasi sejarah dari masa kolonial hingga era Reformasi. Namun, peristiwa Mei 1998 hanya disebut secara singkat sebagai bagian dari gambaran umum, bukan analisis mendalam. Pemerintah membuka ruang bagi peneliti independen untuk menulis kajian khusus terkait topik-topik tersebut.
Pentingnya Penyusunan Ulang Sejarah Nasional
Peluncuran buku sejarah ini dinilai krusial karena akan menjadi referensi resmi bagi pendidikan, penelitian, hingga kebijakan budaya. Penundaan dianggap lebih baik ketimbang meluncurkan naskah yang belum matang. Dengan begitu, generasi mendatang diharapkan dapat mempelajari sejarah bangsa secara utuh, akurat, dan bebas dari bias politik.
Penundaan peluncuran buku sejarah nasional dari Agustus ke November 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan narasi sejarah yang kredibel. Meski publik harus menunggu lebih lama, hasil akhirnya diharapkan menjadi warisan intelektual yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan identitas bangsa. (**)