KURASI MEDIA – Aksi demonstrasi yang digelar ribuan mahasiswa di depan Gedung DPR RI berakhir ricuh setelah aparat keamanan terlibat bentrok dengan massa aksi. Mahasiswa menuntut agar pemerintah dan DPR segera menghapus tunjangan rumah bagi legislator yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Tuntutan Mahasiswa: Hapus Fasilitas Berlebihan
Para mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi menilai bahwa pemberian tunjangan rumah anggota DPR adalah bentuk pemborosan anggaran negara. Mereka menilai para legislator sudah menerima berbagai fasilitas lain seperti gaji, mobil dinas, dan dana operasional.
“Negara sedang menghadapi krisis ekonomi, tapi wakil rakyat justru menikmati fasilitas mewah. Ini tidak adil bagi rakyat kecil,” ujar salah satu orator aksi.
Baca Juga:Komisi II DPR Tanggapi soal Aksi Demo di Senayan: Itu Hak MasyarakatSeruan Demo 25 Agustus di DPR RI: Tuntutan Pembubaran DPR hingga Dekrit Presiden
Selain penghapusan tunjangan rumah, mahasiswa juga menuntut transparansi penggunaan anggaran DPR serta reformasi kebijakan pengelolaan dana publik agar lebih pro-rakyat.
Bentrokan dengan Aparat Keamanan
Aksi yang berlangsung damai sejak pagi berubah memanas menjelang sore hari. Massa aksi berusaha mendekati pintu gerbang utama DPR, namun dihadang aparat kepolisian dan barikade kawat berduri.
Situasi memanas ketika sebagian mahasiswa mencoba menerobos barikade. Aparat kepolisian merespons dengan tembakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Bentrokan pun tak terhindarkan, dengan mahasiswa melempar botol plastik dan spanduk ke arah petugas.
Akibat bentrokan ini, sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami luka ringan akibat terkena gas air mata dan dorongan barikade. Sementara itu, kepolisian menyatakan ada beberapa aparat yang terluka akibat lemparan benda keras.
Respons DPR dan Pemerintah
Menanggapi aksi tersebut, salah satu anggota DPR menyebut bahwa tunjangan rumah adalah hak konstitusional legislator yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, ia membuka ruang untuk diskusi mengenai evaluasi besaran dan mekanisme pemberian fasilitas tersebut.
“Kami memahami aspirasi mahasiswa. Tunjangan ini memang bagian dari hak anggota DPR, tetapi tentu bisa dikaji ulang agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan negara,” kata salah satu pimpinan DPR.
Sementara itu, pihak pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa evaluasi fasilitas anggota legislatif bisa dilakukan, namun tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku.