Bahkan Kang DS memberi intruksi khusus kepada para kepala desa untuk bersinergi dengan para Ketua RW dan Ketua RT guna meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial serta mendata warganya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sinergi di tingkat bawah inilah yang akan memastikan setiap warga tetap terpantau. Tidak ada yang mengalami kesulitan tanpa pendampingan, dan setiap masalah bisa cepat dicarikan jalan keluarnya,” kata Kang DS menegaskan.
Ia juga secara minta kepada aparat di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk segera mendata masyarakat yang memang benar-benar kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Baca Juga:Isi Surat Wasiat Ibu di Banjaran Sebelum Gantung Diri dan Hilangkan Nyawa Dua AnaknyaTragis, Satu Keluarga di Indramayu Ditemukan Tewas Terkubur di Halaman Belakang Rumah
“Saya juga menegaskan agar camat hingga perangkat desa mendata warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Jika dana APBDes terbatas, segera laporkan kepada pemerintah daerah. Kami akan menyalurkan bantuan, termasuk melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak masyarakat,” tutur Bupati Bandung.
Kang DS menegaskan, dalam Surat Edaran Mendagri dijelaskan bahwa pos BTT dalam APBD bukan hanya untuk kebutuhan bencana saja, namun bisa juga untuk memenuhi kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk dampak inflasi.
“Dengan kerja sama dan kepedulian bersama, kita pastikan tidak ada satupun warga Kabupaten Bandung yang terabaikan,” kata Kang DS,” tegasnya. (**)