Meski demikian, ia juga menyoroti adanya tantangan yang perlu dihadapi, yakni terkait tingkat keaktifan peserta yang saat ini diperkirakan berada di angka sekitar 79%.
Gap ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya status aktif dalam kepesertaan JKN.
“Sejauh ini kami masih menemui gap atau jarak antara tingkat cakupan peserta dan status keaktifan kepesertaanya. Ini membuktikan masih ada masyarakat yang belum aware tentang pentingnya status aktif sebagai peserta JKN. Kami terus mendorong masyarakat untuk rutin memeriksa status keaktifan mereka. Jangan sampai baru menyadari status tidak aktif ketika membutuhkan layanan kesehatan dan tidak dapat digunakan. Jika ada kendala, peserta bisa langsung menghubungi faskes terdekat atau datang ke kantor BPJS Kesehatan,” tegas Greisthy.
Baca Juga:Status JKN Non-Aktif? Ini Solusi dari BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan di Kota BandungCara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Ojol hingga Petani, Cek di Sini!
Dalam acara temu media ini BPJS Kesehatan juga memberikan paparan mengenai pengelolaan gratifikasi.
Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi, Krisnawati menjelaskan bahwa integritas dan keterbukaan informasi menjadi prinsip utama yang dijaga oleh BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, pihak eksternal termasuk media diimbau untuk turut mengawasi dan melaporkan jika terdapat indikasi gratifikasi melalui sistem pelaporan Whistle Blowing System (WBS) 2.0 yang dapat diakses secara online.
Selain itu dalam upaya memperluas eksposur informasi JKN, BPJS Kesehatan Cabang Bandung juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Bandung, mitra fasilitas kesehatan, hingga influencer lokal Bandung.
Selain itu, pemanfaatan media luar ruang seperti videotron dan poster pada moda transportasi publik turut menjadi strategi penyampaian informasi yang masif dan menyasar masyarakat perkotaan. (*)