KURASI MEDIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi usai Komisi I DPR RI menggelar rapat khusus terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang influencer berafiliasi dengan TNI. Isu ini menyita perhatian publik karena menyangkut keterlibatan figur sipil dalam aktivitas yang dinilai melampaui kewenangan militer.
Dalam rapat tersebut, anggota DPR menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran hukum dalam aktivitas digital yang dikaitkan dengan TNI. Beberapa anggota menilai langkah influencer tersebut bisa berdampak pada citra institusi pertahanan, serta menimbulkan bias dalam komunikasi publik.
Purbaya: Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa isu ini perlu dilihat secara hati-hati agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, tetap berkomitmen mendukung mekanisme pengawasan transparan jika ada aliran dana atau kontrak komersial terkait.
Baca Juga:Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati, Resmi Mundur dari DPRBocah 3 Tahun di China Luka Bakar Diduga Akibat Ledakan Xiaomi 13
“Prinsipnya, kami mendukung proses klarifikasi agar tidak ada keraguan publik. Negara harus hadir dengan transparansi, termasuk soal anggaran yang mungkin terkait,” ujar Purbaya dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan.
Komisi I Minta Penyelidikan Tuntas
Ketua Komisi I DPR menegaskan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan kasus ini. DPR meminta TNI dan aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai aturan yang berlaku.
“Ini bukan hanya soal personal, tapi menyangkut nama baik institusi negara. Harus ada penegakan hukum yang jelas,” kata salah satu anggota Komisi I.
Reaksi Publik dan Pengamat
Pengamat komunikasi politik menilai keterlibatan influencer dalam isu TNI memang sensitif. Jika benar ada tindak pidana, hal tersebut bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan.
Sementara itu, warganet di media sosial ramai memperdebatkan peran influencer dalam ranah militer. Sebagian menilai hal itu wajar sebagai strategi komunikasi, namun sebagian lain menilai ada potensi konflik kepentingan.
Kasus dugaan tindak pidana influencer TNI yang dibahas Komisi I DPR kini memasuki tahap serius. Menkeu Purbaya menegaskan komitmen transparansi pemerintah, terutama dalam aspek anggaran dan keterbukaan informasi. Publik menantikan hasil investigasi resmi untuk memastikan kasus ini tidak merusak kredibilitas TNI maupun lembaga negara lainnya.