KURASI MEDIA – Program Makan Gratis untuk Siswa yang menjadi salah satu andalan pemerintah kembali menuai sorotan publik. Hal ini terjadi setelah laporan lebih dari 5.000 anak sekolah di Jawa Barat mengalami keracunan makanan usai menyantap hidangan dari program tersebut.
Peristiwa itu terjadi di sejumlah kabupaten/kota, termasuk Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, sejak awal pekan ini. Ratusan siswa harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit dengan gejala mual, muntah, dan pusing.
Kronologi Kejadian
Menurut data dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, keracunan massal diduga berasal dari makanan yang didistribusikan oleh penyedia lokal dalam rangka program makan gratis. Sampel makanan kini tengah diuji laboratorium untuk memastikan penyebab utama.
Baca Juga:PLN Icon Plus SBU Regional Jabar Gelar Simulasi Tanggap Darurat Gempa & Kebakaran Bersama Damkar Kota BandungRealisasi FLPP di Jawa Tengah Mencapai 15.414 unit Rumah, Program 3 Juta Rumah Terus Digenjotย
Kepala Dinkes Jabar menyebut, sebagian besar siswa sudah diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Namun, puluhan siswa masih menjalani observasi lebih lanjut.
Respons Pemerintah
Menanggapi insiden ini, Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Kesehatan segera membentuk tim investigasi. Pemerintah memastikan bahwa program makan gratis tidak akan dihentikan, namun akan dievaluasi ketat, terutama dalam aspek pengadaan dan distribusi makanan.
Menteri Sosial juga menegaskan bahwa penyedia katering yang terbukti lalai akan diblacklist dan dikenakan sanksi hukum.
Sorotan Publik dan Kritik
Insiden ini memicu perdebatan di masyarakat:
- Pendukung program berpendapat bahwa makan gratis sangat penting untuk mencegah stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah.
- Pengkritik menilai program ini dijalankan terburu-buru tanpa standar keamanan pangan yang memadai.
- Pengamat kebijakan publik mengingatkan perlunya sistem pengawasan berlapis, mulai dari dapur produksi hingga distribusi ke sekolah.
Kasus keracunan massal di Jawa Barat menjadi peringatan serius bagi pemerintah dalam menjalankan program makan gratis untuk siswa. Dengan jumlah korban yang mencapai ribuan anak, evaluasi menyeluruh terkait keamanan pangan dan mekanisme pengawasan kini menjadi tuntutan utama publik. (***)