5.Legitimasi pemerintah tergerus di awal masa jabatan.
Dalam konteks administrasi publik, ini merupakan sinyal yang serius.
Menuju Tata Kelola yang Lebih Transparan dan Berbasis Ilmu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengambil langkah korektif:
1)Publikasi dokumen kajian teknis renovasi, termasuk dasar estetika dan struktur.
2)Membentuk forum deliberatif heritage yang melibatkan akademisi, komunitas arsitektur, budaya, sejarah, dan publik.
3)Mengembalikan prioritas APBD pada pelayanan dasar, bukan proyek simbolik.
4)Memastikan setiap intervensi heritage mengikuti prinsip arsitektur dan sejarah yang benar.
5)Melakukan audit kebijakan secara terbuka untuk menjaga akuntabilitas.
Tata kelola yang sehat tidak anti-kritik. Justru kritik publik adalah bahan bakar untuk memperbaiki kualitas kebijakan.
Baca Juga:Yayasan The Aly Hassan Terrace Resmi Mulai Bangun Gedung Rumah Tahfidz Qur’an dan PKBM di BogorResmikan Pasar Tematik Di Parigi Moutong, Kemenkop Dorong Pengembangan Ekonomi Lokal Lewat Koperasi
Renovasi Gedung Sate adalah alarm. Pemerintah harus memastikan bahwa alarm ini tidak diabaikan. Karena heritage bukan milik penguasa ia milik sejarah. Dan sejarah tidak boleh dikorbankan demi estetika sesaat. (**)
Oleh: Izus Salam S. Sos
Ketua Umum PW KAMMI Jawa Barat, Mahasiswa Magister Administrasi Publik UNPAD