Ia menegaskan penanganan banjir itu, pertama normalisasi Sungai Cipamokolan Lama dan normalisasi selokan-selokan yang saat ini hampir dangkal dan hampir rata dengan sawah. Termasuk pengerjaan aliran Sungai Ciputat, yang menjadi fokus pengerjaan pentahelix.
“Kita akan selesaikan,” ujarnya.
Kang DS mengajak kepada para pelaku usaha maupun masyarakat di Desa Tegalluar, dalam program pentahelix ini berdasarkan kesadaran dan tanpa ada paksaan.
“Saya kira bukan lagi untuk menyalahkan seperti apa, tapi ini lakukan berdasarkan aturan dan kewajiban yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah bahwa jelas pada pasal 63 ayat 3, kewajiban dari para pengembang yang ada di wilayah kawasan Kota Baru Tegalluar ini wajib menghibahkan 10 persen untuk kebutuhan pembangunan danau untuk penanganan banjir,” tuturnya.
Baca Juga:Dorong Kepatuhan, DJP-Ditjen Minerba Undang 1800 WP Usaha TambangSatgas PASTI Daerah Jawa Barat Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Menggunakan Artificial Intelligence
Untuk itu, kata Kang DS, jangan sampai pemerintah memaksa, tetapi ada kesadaran dari seluruh pengusaha yang ada di wilayah Tegalluar ini.
“Tanpa diminta pun memberikan kewajiban. Jangan sampai izin sudah keluar, tapi lupa kepada kewajiban. Kita akan paksa dengan cara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (*)