KURASI MEDIA – Pada bulan Desember 2022, Benjamin Netanyahu kembali memegang kekuasaan di pemerintahan Israel. Kali ini, ia membentuk koalisi pemerintahan dengan partai-partai sayap kanan garis keras. Pemerintahan Netanyahu atau pejabat Israel kali ini dianggap sebagai yang paling ekstrem dari sayap kanan dalam sejarah Israel.
Dalam pembentukan kabinetnya, Netanyahu menunjuk tokoh-tokoh ekstremis yang pro-pemukiman Yahudi. Hal ini memberi dorongan kepada pemukim ilegal Yahudi untuk memperluas permukiman dan menindas warga Palestina. Beberapa menteri dalam kabinet Netanyahu menjadi penyebab meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Netanyahu menunjuk Meir Porush sebagai menteri Yerusalem, tradisi, dan Gunung Meron. Kementerian tersebut mengalami perubahan nama dari Kementerian Yerusalem dan Warisan, dengan kesepakatan koalisi yang menekankan fokus pada penguatan tradisi Yahudi, memperdalam pengetahuan masyarakat Israel tentang tradisi, dan memajukan proyek-proyek terkait. Porush sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri perumahan dan pendidikan.
Baca Juga:Lowongan Kerja PT Berdikari untuk Lulusan S1Nilai Tukar Rupiah Hari ini Terhadap Dolar AS
Tokoh politik kontroversial, Itamar Ben-Gvir, juga masuk dalam kabinet Netanyahu sebagai menteri keamanan nasional. Kementerian Keamanan Nasional yang baru dibentuk memiliki kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya terhadap Kepolisian Israel. Kesepakatan koalisi dengan partai Ben-Gvir memberinya wewenang untuk mengawasi seluruh Polisi Perbatasan, termasuk unit di Tepi Barat yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu telah memicu peningkatan kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat. Pada Agustus 2023, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa kasus melibatkan pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina mengalami peningkatan tajam sebesar 39 persen. Dalam enam bulan terakhir, PBB mendokumentasikan 591 kasus.
Jens Laerke, Juru Bicara OCHA, mengungkapkan bahwa jumlah kasus kekerasan oleh pemukim Israel pada 2022 adalah yang tertinggi sejak OCHA mulai mencatat pada 2006. Laerke juga menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, setidaknya 399 warga Palestina terpaksa mengungsi akibat kekerasan oleh pemukim.
Pemukim menargetkan tujuh komunitas yang terlibat dalam penggembalaan di wilayah Palestina yang diduduki. Laerke menyebut bahwa tiga dari tujuh komunitas tersebut, yaitu Al Baqa’a, Khirbet Bir al’Idd, dan Wedadiye, telah benar-benar dikosongkan karena kekerasan. Sementara komunitas lain hanya memiliki beberapa keluarga tersisa.