KURASI MEDIA – Setelah pernyataan Wali Kota Bandung yang membolehkan menggelar rapat di hotel, kebijakan berbeda justru datang dari KDM. KDM masih belum melonggarkan kebijkan mengenai pengadaan rapat atau event yang dilakukan ASN di hotel.
Bertolak belakang dengan pernyataan Wali Kota Bandung, Kang Dedi Mulyadi atau KDM tetap meminta pejabatnya untuk tetap rapat di kantor. Selang beberapa hari setelah Pemda Bandung mengumumkan kelonggaran kebijakan ini, Dedi Mulyadi masih secara tegas meminta pejabat baik di tingkat provinsi maupun daerah untuk menggelar rapat atau event di kantor masing-masing.
“Terkait kebijakan dibolehkannya kembali Pemda untuk rapat di hotel, maka Pemprov Jabar tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati, wali kota, kita rapat menggunakan kantor yang ada,” ucap Dedi pada Kamis (12/6/2025).
Baca Juga:Wali Kota Bandung Longgarkan Aturan, Kegiatan ASN di Hotel Kini DiizinkanKang Dedi Mulyadi Terlihat Akrab Bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Ini Tanggapan Warganet
Dedi mengingatkan kembali pentingnya efisiensi anggaran mengingat menurutnya, kebutuhan dasar warga di Jabar belum sepenuhnya terpenuhi. “Tempat rapat dengan DPR sudah ada di gedung DPR, uang yang kita arahkan (efisiensi) ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa yang tidak penting, kegiatan yang tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita,” ungkapnya.
Dedi juga menyebut, jika kebijkan efisiensi ini dicanangkan agar anggaran yang dipangkas dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti melunasi utang BPJS, menyelesiakan infrastruktur, biaya pendidikan, membangun jaringan irigasi dan lainnya. Ia menegaskan jika kebutuhan tersebut akan terpenuhi hanya jika Jawa Barat melakukan efisiensi.
“Utang BPJS kita masih Rp300 miliar lebih, insfratruktur belum selesai semua, anak-anak harus sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien,” katanya.
Oleh sebab itulah, Dedi Mulyadi mewanti-wanti para pejabat untuk menjalankan pemerintahan dengan fasilitas kantor yang sudah dimiliki. “Karena kantor yang ada sudah cukup untuk kita rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing selesai,” ujarnya.