KURASI MEDIA – Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus aktris Rieke Diah Pitaloka menanggapi polemik SMANSA Bandung, saat menghadiri aksi solidaritas Save SMAN 1 Bandung pada Minggu (15/6/2025).
Ia pun menegaskan kasus yang tengah dihadapi SMAN 1 Bandung atas gugatan oleh pihak Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), bukan sekedar masalah pemerintah Jawa Barat atau Kota Bandung melainkan jadi persoalan negara.
Rieke bahkan menegaskan apabila kekalahan negara dalam kasus SMANSA ini bukan sekadar soal aset, tetapi juga tentang ancaman serius terhadap masa depan Pendidikan.
Baca Juga:Perkembangan Terbaru Kasus Sengketa SMAN 1 Bandung yang Terancam DigusurKDM Resmi Buka MTQH ke-39, Bupati Bandung : Terima Kasih Pak Gubernur Atas Kepercayaannya Sebagai Tuan Rumah
“Kalau negara kalah dalam kasus SMANSA, itu akan menjadi preseden buruk. Ini pertaruhan besar, jangan sampai satu sekolah negeri tumbang. Lalu sekolah-sekolah lain menyusul,” tutur Rieke Diah Pitaloka, dikutip Senin (16/6/2025).
Politisi kelahiran Garut ini secara terang-terangan mendesak Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk segera membentuk tim khusus guna menyelidiki pelanggaran etika.
Lebih lanjut Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi langkah dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang membentuk tim pendamping hukum dalam mengawal perkara ini.
Ia menyebut inisiatif tersebut, merupakan sebagai bentuk keberanian dan keberpihakan terhadap dunia Pendidikan.
“Menyelamatkan SMANSA artinya menyelamatkan masa depan Jawa Barat dan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Sedangkan itu, Kepala SMAN 1 Bandung, Tuti Kurniawati berharap pemerintah tidak akan tinggal diam dan ikut mengawal jalannya proses hukum.
Guna menjaga keberlangsungan fungsi sekolah sebagai ruang belajar dan tumbuh generasi bangsa.
Baca Juga:Simak Jadwal Sim Keliling Kota Bandung 16-21 Juni 2025, Lengkap dengan LokasinyaDewa United Boyong Dua Pemain Persib Bandung, Segera Diumumkan?
“Kami berharap SMANSA tetap menjadi rumah bagi para pelajar, bukan menjadi korban dari konflik hukum yang berlarut-larut,” papar Tuti.
Sebagai tambahan, aksi yang bertajuk ’87 Menggugat’ itu bukan sekadar reuni nostalgia, melainkan pernyataan sikap politik dan moral dari generasi pelajar.
Mereka hadir membela hak atas pendidikan yang bermartabat dan bebas dari intervensi kepentingan.
Aksi tersebut diselenggarakan di area sekolah bersejarah yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No.99. Dalam aksi ’87 Menggugat’, para alumni menyampaikan tiga poin tuntutan utama.
Pertama mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan PPDB 2025 agar tetap berjalan kondusif.