KURASI MEDIA – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengonfirmasi terkait rencana pemekaran pemekaran wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat.
Ono mengungkapkan bahwa rencana pemekaran tersebut, telah masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Jabar yang dilaksanakan Kamis (19/6/2025).
Melalui unggahan video di media sosial, bersama anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat, ia mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat telah mengirim surat resmi terkait pemekaran.
Baca Juga:Cirebon Timur Masuk Radar Pemekaran! Komisi I DPRD Jabar Bahas 5 DOB SekaligusKomisi I DPRD Jabar Dapat Usulan Pemekaran Provinsi Jawa Barat, Bakal Terbagi 5
“Surat Gubernur terkait pembahasan pemekaran Cirebon Timur, sudah saya disposisikan kepada Pak Rahmat, semoga segera dibahas,” tutur Ono dikutip Kamis (19/6/2025).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu secara tegas berkomitmen dalam mendorong proses pemekaran wilayah timur Cirebon segera terealisasi.
Lebih lanjutnya ia menambahkan bahwa DPRD Jabar akan secara aktif, mengawal seluruh proses administratif dan politik terkait usulan pemekaran itu.
Ono berpendapat, pemekaran wilayah adalah salah satu solusi dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan.
Sementara itu, Rahmat menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima sejumlah usulan pemekaran wilayah administratif di Jawa Barat.
Diantaranya kelima usulan itu meliputi Priangan Timur, Bandung Raya, Cirebon Raya, Pantura dan Pakuan Raya.
Sebagaimana dilansir dari Jabarekpres.com, Rahmat menyampaikan bahwa terkait lima usulan di atas telah diterima oleh Komisi I DPRD Jawa Barat.
Baca Juga:Mengapa Cirebon Timur Perlu Dimekarkan? Ini Alasan dan PertimbangannyaUsulan 5 Daerah Otonom Baru Pecahan dari Jawa Barat, Akan Ada Provinsi Apa Saja?
“Pemekaran tidak semata-mata terkait dengan penetapan batas wilayah, melainkan juga berkaitan dengan pemerataan pelayanan publik,” paparnya.
Tambahan lainnya, adapun usulan mengenai pemekaran ini diinisiasi oleh masayarakat dan diwadahi oleh Ketua Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM)
“Pemekaran ini muncul dari keinginan masyarakat yang kami tamping dan kami perjuangkan,” jelas Usamah Mansyur, Ketua FTCM.
“Alhamdulillah untuk tingkat kabupaten, perjuangan itu sudah jelas disetujui oleh pemangku otoritas yang punya kekuasaan untuk sebuah pengakuan yaitu Bupati dan DPRD,” tambahnya.
Namun mengenai usulan pemekaran wilayah ini, rupanya mendapatkan respons yang beragam dari warganet di media sosial. Tak sedikit yang pro dan kontra.
“Kebanyakan rapat hasilnya gak terasa,” tulis akun @suwan***.