KURASI MEDIA – Komisi I DPRD Jawa Barat menerima usulan terkait pemekaran wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahman menjelaskan bahwa pihanya menerima sejumlah usulan mengenai pemekaran di wilayahnya.
Salah satunya adalah usulan mengenai pemekaran wilayah administratif Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:DJP Jawa Barat Sita Aset Penunggak Pajak Sebesar 10,8 MiliarDJP Jawa Barat Sita 133 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp16,69 Miliar
Hal tersebut disampaikan olehnya, pada agenda Rapat Paripurna DPRD Jabar yang berlangsung pada Kamis 19 Juni 2025.
Rahman menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sudah menerima lima usulan provinsi, terkait pemekaran wilayah administratif di Jawa Barat.
Kelima usulan provinsi baru tersebut di antaranya adalah Priangan Timur, Bandung Raya, Cirebon Raya, Pantura dan Pakuan Raya.
“Ada usulan lima provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi I, Priangan Timur, Bandung Raya, Cirebon Raya, Pantura, dan Pakuan Raya,” kata Rahman seperti dikutip dari laman jabarekspres.com.
Membahas Pemekaran Cirebon Timur
Pada kesempatan yang sama, dibahas juga terkait pemekaran Kabupaten Cirebon Timur. Hal tersebut pun dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.
Ia menyampaikan bahwa saat ini Gubernur Jawa Barat sudah mengirimkan surat resmi terkait pemekaran tersebut. Lebih lanjut, ia juga telah membahas hal tersebut ke Komisi I.
“Surat gubernur terkait pembahasan pemekaran Cirebon Timur sudah saya disposisikan kepada Pak Rahman, semoga segera dibahas,” ucap Ono Surono dalam akun instagram pribadinya, @ono_surono.
Baca Juga:Srikandi PLN Icon Plus Regional Jawa Barat Serahkan Sampah Plastik ke Bank Sampah BersinarDAM Siapkan Putra Putri Terbaik Jawa Barat untuk Astra Honda Safety Riding Competition 2025
Ono menegaskan komitmennya untuk terus mendorong proses pemekaran ini agar bisa terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat di wilayah timur Cirebon.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD Jabar akan secara aktif mengawal seluruh proses administratif dan politik yang berkaitan dengan usulan pemekaran tersebut.
Menurut Ono, pemekaran wilayah merupakan salah satu solusi dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya bagi daerah yang selama ini merasa kurang terakomodasi. (*)