SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan MK 2025: Pemilu Nasional dan Daerah Digelar Terpisah 2029

Pemilu Serentak Dihapus, Ini Keputusan MK untuk Pemilu 2029
Pemilu Serentak Dihapus, Ini Keputusan MK untuk Pemilu 2029 (ipc.or.id)
0 Komentar

KURASI MEDIA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa mulai Pemilu 2029, pemilu nasional dan pemilu daerah akan dilaksanakan secara terpisah. Keputusan ini menjadi tonggak baru dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia, sekaligus mengubah skema pemilu serentak yang telah berlaku sejak 2019.

Alasan Putusan MK: Efisiensi dan Kualitas Demokrasi

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pemilu serentak nasional dan daerah dalam satu waktu berisiko membebani penyelenggara pemilu, memperbesar potensi kesalahan teknis, serta menyulitkan pemilih untuk membuat keputusan yang matang.

Pemilu nasional meliputi pemilihan:

  • Presiden dan Wakil Presiden
  • Anggota DPR RI
  • Anggota DPD RI

Pemilu daerah mencakup pemilihan:

Baca Juga:Apa Itu Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu 2024? Begini PenjelasannyaMakna Logo Maskot Pemilu 2024, SURA dan SULU yang Terinspirasi dari Sepasang Jalak Bali

  • Gubernur dan Wakil Gubernur
  • Bupati/Wali Kota dan Wakilnya
  • Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

Putusan ini menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu secara bertahap akan meningkatkan fokus, efisiensi, dan kualitas hasil demokrasi.

Respons Pemerintah dan DPR: Rapat Tertutup Digelar

Menyikapi putusan MK, pemerintah dan DPR RI mengadakan rapat tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025). Rapat ini dihadiri oleh:

  • Pimpinan DPR RI
  • Komisi II dan III DPR
  • Badan Legislasi (Baleg) DPR
  • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Agenda rapat membahas strategi pelaksanaan pemilu dua tahap, serta kemungkinan revisi Undang-Undang Pemilu dan implikasinya terhadap logistik, anggaran, dan tahapan politik nasional.

Dampak Pemisahan Pemilu

Berikut beberapa dampak potensial dari pemisahan pemilu nasional dan daerah:

  1. Pengurangan Beban Teknis KPU & BawasluPenyelenggaraan yang terpisah akan mempermudah proses administrasi dan pengawasan.
  2. Fokus Kampanye Lebih TerarahPemilih tidak perlu menghadapi terlalu banyak calon sekaligus, sehingga pemahaman terhadap visi-misi calon lebih mendalam.
  3. Efisiensi Politik dan AnggaranMeski berpotensi meningkatkan biaya di awal, pemilu terpisah bisa menurunkan beban anggaran darurat akibat pemilu serentak bermasalah.
  4. Stabilitas Politik DaerahDinamika nasional tidak akan terlalu mempengaruhi pemilihan kepala daerah secara langsung.

(**)

0 Komentar