KURASI MEDIA – Politik Thailand kembali berguncang setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, Selasa (1/7/2025), menyusul penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika dalam konflik diplomatik dengan Kamboja.
Putusan skorsing ini memicu gejolak di pemerintahan, sekaligus memperumit lanskap politik Thailand yang selama ini dikuasai tarik menarik antara elit konservatif pro-militer dan kubu pro-reformasi yang diasosiasikan dengan keluarga Shinawatra.
Kenapa PM Paetongtarn Shinawatra Diskors?
Mahkamah Konstitusi menanggapi petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn bertindak tidak jujur dan melanggar etika konstitusi. Pemicu utamanya adalah kebocoran rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan PM Kamboja Hun Sen, menyusul insiden baku tembak di perbatasan kedua negara pada akhir Mei.
Baca Juga:Iran Tuntut Israel dan AS di PBB, Desak Kompensasi atas Serangan Militer Juni 2025Nasib Gencatan Senjata Iran–Israel: Iran Siap Berunding dengan AS, Cari Solusi Damai
Rekaman yang diunggah di Facebook Hun Sen pada 18 Juni lalu memicu gelombang kritik publik, demonstrasi, dan bahkan mundurnya salah satu partai koalisi pemerintahan Paetongtarn. Tekanan politik akhirnya membuat Mahkamah memutuskan untuk menangguhkan tugas PM hingga putusan sidang akhir keluar.
Thaksin Shinawatra Kembali Disidang atas Tuduhan Menghina Monarki
Di hari yang sama, ayah dari Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, juga hadir di Pengadilan Pidana Bangkok untuk menjalani sidang dugaan penghinaan terhadap monarki Thailand. Kasus ini bermula dari wawancara kontroversial Thaksin pada tahun 2015, saat ia masih berada di luar negeri.
Meskipun menyatakan kesetiaan kepada monarki, Thaksin terancam hukuman hingga 15 tahun penjara jika terbukti bersalah. Kasus ini menambah daftar panjang tuduhan terhadap Thaksin sejak masa kepemimpinannya yang berakhir pada 2006 lewat kudeta militer.
Kronologi Lengkap Krisis Politik Thailand 2025
- 28 Mei 2025: Tentara Kamboja tewas dalam insiden perbatasan.
- 15 Juni 2025: PM Paetongtarn berbicara lewat telepon dengan Hun Sen.
- 18 Juni 2025: Rekaman percakapan bocor dan diunggah.
- 19 Juni 2025: Permintaan maaf Paetongtarn tidak meredakan demonstrasi.
- 20 Juni 2025: Petisi dari 36 senator dilayangkan ke MK.
- 1 Juli 2025: PM resmi diskors, Thaksin menjalani sidang.
Apa Dampaknya bagi Masa Depan Politik Thailand?
Skorsing terhadap Paetongtarn dan sidang Thaksin mengancam stabilitas politik Thailand, terutama menjelang pembahasan kebijakan strategis nasional. Para analis menilai, ini bisa menjadi upaya balik kubu konservatif untuk mengurangi pengaruh keluarga Shinawatra yang mulai pulih dalam beberapa tahun terakhir.