KURASI MEDIA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi melantik jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025-2030 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Dalam pelantikan tersebut, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, dipercaya sebagai Ketua Umum Apkasi. Ia didampingi Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian.
Kemudian Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.
Baca Juga:Sisa 700 Bidang Tanah Pemkab Bandung Belum TersertifikasiBJB, BP Tapera dan Pemkab Bogor Tawarkan Puluhan Ribu Unit Rumah Bersubsidi bagi ASN dan Pekerja
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.
“Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penasihat Apkasi, dengan ini mengukuhkan secara resmi bapak dan ibu bupati sebagai pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia masa bakti 2025-2030,” kata Tito, saat melantik pengurus Apkasi.
Dalam sambutannya, Tito menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengajak seluruh pengurus yang dilantik untuk menjaga komitmen dan integritas dalam menjalankan roda organisasi.
Mendagri menyambut baik pengukuhan Dewan Pengurus APKASI. Ia berharap APKASI dapat menjadi wadah aspirasi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menyampaikan persoalan daerah kepada pihak terkait.
Ia juga menegaskan pentingnya peran APKASI dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, melalui penguatan kapasitas dan daya saing pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Selain itu, Mendagri mendorong para bupati yang tergabung dalam APKASI untuk turut mencari solusi atas persoalan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri menyarankan agar para bupati mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca Juga:Bangun Wartawan Profesional dan Berintegritas, PWI Kabupaten Bandung Gelar OKKAtasi Banjir, PWI Kabupaten Bandung dan PRIMA Kolaborasi Normalisasi Saluran Air
“BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan Dirjen di Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah BUMD,” ujar mantan Kapolri itu.
Agar PAD meningkat, Tito mengusulkan agar kepala daerah mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran swasta.