Ribuan Pekerja Pariwisata Demo di Gedung Sate, Tuntut Pencabutan Larangan Study Tour

Ribuan Pekerja Pariwisata Demo di Gedung Sate, Tuntut Pencabutan Larangan Study Tour
Ribuan Pekerja Pariwisata Demo di Gedung Sate, Tuntut Pencabutan Larangan Study Tour (Sumber Foto : radarcirebon)
0 Komentar

KURASI MEDIA – Ribuan pelaku usaha dan pekerja sektor pariwisata memadati kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (21/7/2025), dalam aksi unjuk rasa menolak kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).

Massa aksi datang menggunakan ratusan bus pariwisata yang kemudian diparkir berjejer di sepanjang Jalan Diponegoro, mulai dari depan Gedung Sate hingga area Museum Geologi. Mereka membawa spanduk dan melakukan orasi menuntut pencabutan surat edaran gubernur yang dianggap merugikan berbagai sektor pariwisata.

Herdi Sudardja, koordinator aksi solidaritas pekerja pariwisata Jawa Barat, menegaskan bahwa tuntutan mereka hanya satu: mencabut larangan kegiatan study tour di lingkungan sekolah. Ia menyebut, kebijakan tersebut telah memukul keras perekonomian ribuan pelaku usaha dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor pariwisata.

Baca Juga:Pansus 7 DPRD Kota Bandung Bahas Aturan Perumahan Tentang Sarana dan Prasarana serta Utilitas UmumDorong Rekognisi dan Afirmasi, Pansus 8 DPRD Kota Bandung Godok Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

“Larangan study tour itu membuat banyak usaha gulung tikar. Jasa boga lumpuh, pusat oleh-oleh sepi, UMKM terpukul, termasuk usaha katering dan transportasi,” ujar Herdi, dikutip dari Jabar Ekspres.

Ia menjelaskan bahwa massa aksi terdiri dari berbagai elemen, mulai dari pemilik usaha, sopir dan kernet bus, agen travel, hingga pekerja harian. Total pekerja sektor pariwisata yang terdampak disebut mencapai 13.000 orang—sekitar 8.000 di antaranya merupakan tenaga kerja formal, dan 5.000 lainnya bekerja secara informal, terutama di bidang transportasi.

Herdi berharap Gubernur Dedi Mulyadi bersedia membuka ruang dialog dan mendengar keluhan masyarakat yang terdampak kebijakan ini. Ia juga memperingatkan, bila tuntutan tidak direspons, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.

0 Komentar