KURASI MEDIA – Ketika Partai NasDem menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), PKB memberikan respons yang unik dan sindiran subtil sambil menunjukkan dukungan sekaligus mengkritik kebijakan pembangunan IKN.
Usulan NasDem: Wapres Gibran dan Kementerian Bergerak ke IKN
Partai NasDem mengusulkan agar saat pemerintah secara resmi menetapkan IKN sebagai ibu kota negara, Wapres Gibran menjadi pejabat pertama yang berkantor di sana. Disusul dengan pemindahan bertahap beberapa kementerian dan lembaga prioritaskepada IKN
Respon PKB: Umar Hasibuan Setuju, Sindir “Ibukota Impian Jokowi”
Melalui cuitan di akun media sosial, kader PKB Umar Hasibuan menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut—namun menambahkan sindiran yang menyiratkan bahwa Gibran “berkantor di kota idaman bapaknya”. Ia menulis:
Baca Juga:Jokowi, Prabowo, dan Gibran Nikmati Mi Jawa Bareng Usai Hadiri Kongres PSIJokowi Hadiri Kongres PSI di Solo, Sampaikan Pesan Kebangsaan Jelang Suksesi Nasional
“Gue setuju banget biar dia berkantor di ibukota idaman bapaknya,”“Kalian setuju gak ges?”
Sindiran ini merujuk kepada Presiden Joko Widodo dan proyek IKN sebagai warisan kebijakan yang sangat diprioritaskan.
PKB yang Lebih Umum: Kritis terhadap Pembangunan IKN
Secara kelembagaan, PKB selama ini mengambil langkah lebih jauh dengan mengkritisi pembangunan IKN dari sisi efisiensi anggaran:
- Fraksi PKB di DPR pernah mengusulkan agar gedung DPR tetap berkantor di Jakarta dan IKN hanya difungsikan sebagai kantor sekretariat, agar dana dialihkan ke kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, sanitasi, dan rumah layak huni
- PKB menilai pembangunan gedung parlemen di IKN belum mendesak, sementara kebutuhan dasar rakyat masih banyak yang belum terpenuhi
Umar menambahkan bahwa jika Gibran serius berkantor di IKN, pemerintah juga harus mempercepat infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik, bukan hanya membangun gedung mewah bagi elite politik.
Sementara itu, Partai NasDem menyebut kehadiran Gibran di IKN akan menjadi simbol dukungan politik penuh terhadap proyek strategis nasional. Menurut mereka, ini akan mempercepat proses pemindahan pusat pemerintahan dan menguatkan legitimasi IKN.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Gibran mengenai apakah dirinya akan benar-benar berkantor di IKN secara reguler. Dalam beberapa kesempatan, Gibran menyebut akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. (*)