KURASI MEDIA – Wacana mengembalikan sistem Pilkada agar dipilih oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkannya. Sistem ini dikenal sebagai Pilkada tertutup di mana pemilih bukan rakyat umum, melainkan anggota legislatif daerah.
Apa Alasan Pendukung?
Beberapa pihak mendukung sistem tertutup karena dianggap bisa:
- Menekan biaya dan potensi korupsiPelaksanaan Pilkada langsung memerlukan anggaran besar dan rawan praktik politik uang. Seknas JPPR menegaskan bahwa solusi bukan dengan mengubah sistem ke tertutup, tapi memperkuat regulasi pendanaan kampanye serta transparansi
- Mengurangi polarisasi dan pemilihan berdasar popularitasPendukung sistem tertutup berharap DPRD memilih figur kader terlatih, bukan politikus populer yang mungkin tidak mewakili kapasitas, seperti diusulkan oleh PDIP dengan masa transisi lima tahun
- Ingin memperkuat partai politik sebagai institusiPendukung sistem tertutup menyatakan sistem saat ini melemahkan peran parpol dan mengutamakan figur individu populer
Kritik dari Pakar & Parpol Lain
Namun, banyak pihak menolak wacana ini karena:
Baca Juga:Prabowo Instruksikan Kang DS dan KDM Wajib Menang di Pilkada Serentak 2024Putusan MK 2025: Pemilu Nasional dan Daerah Digelar Terpisah 2029
- Merusak demokrasi partisipatifPKS dan sejumlah fraksi DPR menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD melanggar hak rakyat pilih secara langsung dan menandakan kemunduran demokrasi
- Menyuburkan oligarki partaiSistem tertutup berisiko meningkatkan dominasi elit partai atas penentuan calon tanpa kontrol publik
- Melanggar mandat konstitusiBanyak pihak memandang model ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang menegaskan hak rakyat memilih langsung.
Usulan Pilkada diganti menjadi sistem tertutup (dipilih DPRD) muncul sebagai solusi kritis terhadap masalah biaya tinggi dan politik uang. Namun kritik demokrasi dan desentralisasi membuat wacana ini kontroversial. Eksekusi perubahan sistem masih sangat bergantung pada keputusan politis dan kesepakatan antar lembaga terkait. (*)