– Belum memiliki sertifikat pendidik.- Memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana terapan atau diploma empat (D4) maupun sarjana (S1).- Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).- Memenuhi beban kerja sesuai dengan aturan.- Terdata dalam Dapodik.- Tidak berstatus sebagai ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).- Bukan penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).- Tidak menerima bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan.- Tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerja Sama dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri.
Untuk bisa terdata sebagai penerima bantuan, harus melakukan pengusulan tersebih dahulu, berikut mekanisme yang bisa dijalankan :
Mekanisme Pengusulan Guru Non-ASN
Sri menjelaskan Dinas Pendidikan tidak lagi perlu mengusulkan guru formal non-ASN sebagai calon penerima bantuan insentif melalui aplikasi SIM-Antun. Puslapdik menetapkan calon penerima berdasarkan sinkronisasi dan verifikasi data melalui Dapodik.
Baca Juga:Ditengah Isu SCAM, Aplikasi Risetcar Ciamis Gelar Santunan 100 anak YatimPenarikan Sukses, Apakah Masih Aman Deposit di Aplikasi Risetcar?
Puslapdik juga membuka rekening bagi guru formal non-ASN penerima bantuan insentif.
“Guru penerima bantuan insentif diberi kesempatan melakukan aktivasi rekening sampai tanggal 30 Januari 2026. Kalau lewat dari waktu itu, uangnya akan dikembalikan ke kas negara,” ucap Sri.
Sementara itu, Dinas Pendidikan tetap mengusulkan pendidik PAUD non-formal melalui SIM-Antun. Untuk semester I 2025, batas akhir pengusulan adalah 31 Juli 2025.
Pada 2025, bantuan insentif ditargetkan tersalur kepada 341.248 guru di semua jenjang. Pada tahun sebelumnya, sasaran penerima bantuan guru formal sebanyak 67.000 orang.