KURASI MEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah agar capaian pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya tercatat dalam angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Pernyataan ini muncul menyusul laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian global, namun DPR menilai pertumbuhan ekonomi harus mampu menyentuh kebutuhan dasar rakyat, terutama di sektor lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan.
Pertumbuhan Harus Inklusif
Wakil Ketua DPR menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik harus bersifat inklusif. Artinya, bukan hanya dinikmati kalangan tertentu, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat kecil.
Baca Juga:Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Pajak Baru di 2026, Benarkah?Buku Sejarah Indonesia Gagal Rilis 17 Agustus, Ini Alasannya
“Pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada laporan angka. Rakyat harus merasakan peningkatan kesejahteraan, dari harga kebutuhan pokok yang stabil hingga lapangan pekerjaan yang terbuka luas,” ujar salah satu anggota Komisi XI DPR.
Fokus pada Pemerataan
DPR juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh daerah, bukan hanya terpusat di kota besar. Pemerintah diminta lebih serius memperhatikan wilayah terpencil yang masih tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar.
Selain itu, kebijakan subsidi tepat sasaran, bantuan sosial, serta dukungan bagi UMKM harus menjadi prioritas. DPR menilai bahwa sektor UMKM memiliki peran vital dalam menyerap tenaga kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Tanggung Jawab Pemerintah
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan akan terus memperkuat kebijakan fiskal dan program prioritas nasional. Fokus diarahkan pada pengendalian inflasi, peningkatan produktivitas pangan, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif, dengan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menunjukkan tren positif, tetapi DPR menekankan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka makro. Yang terpenting adalah memastikan manfaat pertumbuhan benar-benar sampai ke rakyat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak sekadar menjadi catatan statistik, melainkan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. (**)