KURASI MEDIA – Kasus dugaan korupsi kuota haji kembali mencuat dan memasuki babak baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pengembangan penyelidikan terkait alokasi jemaah haji Indonesia. Dugaan praktik korupsi ini diduga melibatkan oknum pejabat dan pihak swasta yang memanfaatkan tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.
Modus Penyalahgunaan Kuota
Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan korupsi terjadi dalam bentuk jual-beli kuota haji tambahan yang seharusnya diprioritaskan untuk jemaah resmi. Sebagian kuota diduga dialihkan kepada pihak tertentu dengan imbalan uang, sehingga menimbulkan kerugian bagi calon jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun dalam antrean resmi.
Seorang pejabat KPK menyebutkan bahwa pihaknya tengah mendalami aliran dana dan peran aktor yang terlibat. “Kami menemukan indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi kuota haji. Saat ini penyidikan masih terus berjalan,” ujar sumber di internal KPK.
Baca Juga:Babak Baru Kasus Korup Harry Tanoe: Kakak Harry Tanoe Dipanggil KPKKerja Sama Dengan KPK RI, Pemkab Bandung Gelar Pendidikan Antikorupsi Bagi ASN
Publik Desak Penegakan Hukum
Kasus ini sontak menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa praktik korupsi dalam penyelenggaraan haji adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Organisasi keagamaan pun mendesak agar KPK bertindak tegas.
“Korupsi kuota haji bukan hanya soal uang, tapi juga soal moral. Ribuan orang harus menunggu belasan tahun untuk berangkat, sementara oknum memperjualbelikan kesempatan suci ini,” ujar salah satu pengamat hukum Islam.
Pemerintah Diminta Transparan
Selain menyoroti aspek hukum, publik juga mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan kuota haji. Sistem digitalisasi dan pengawasan ketat dinilai penting untuk mencegah praktik serupa terulang di masa depan.
Kementerian Agama sendiri menyatakan siap mendukung penuh proses penyelidikan KPK. “Kami akan membuka akses data terkait distribusi kuota haji agar kasus ini bisa terungkap secara tuntas,” tegas perwakilan Kemenag.
Babak Baru yang Menentukan
Kasus korupsi kuota haji diperkirakan akan menjadi salah satu ujian besar bagi komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Publik berharap babak baru penyidikan ini dapat mengungkap aktor utama dan memberikan efek jera bagi semua pihak yang mencoba mempermainkan ibadah umat. (**)