KURASI MEDIA – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya potongan video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah menyebut “guru adalah beban negara”. Video itu memicu pro dan kontra di kalangan warganet, terutama para tenaga pendidik.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa video tersebut tidak benar. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan video itu merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan atau deepfake.
“Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara,” kata Deni dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).
Klarifikasi Kemenkeu
Baca Juga:Alasan 8 Organisasi Sekolah Swasta Menggugat KDM Terkait Penambahan Rombongan BelajarUsai Pemutihan Pajak, KDM Siapkan Regulasi Baru untuk Penunggak
Kemenkeu menjelaskan, cuplikan yang beredar itu diambil dari pidato Sri Mulyani saat menghadiri Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025. Dalam pidatonya, ia membahas tantangan keuangan negara dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
Sri Mulyani kala itu menyinggung masih banyak keluhan mengenai kecilnya gaji tenaga pendidik di Indonesia. “Menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ucapnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan apakah seluruh biaya gaji guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung oleh APBN atau bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail bentuk partisipasi yang dimaksud.
Viral Karena Salah Persepsi
Pernyataan tersebut kemudian dipotong dan disalahartikan, hingga muncul video manipulasi yang viral di media sosial. Hal ini menimbulkan salah persepsi di kalangan publik.
Saat ditanya wartawan usai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Sri Mulyani enggan memberikan komentar langsung mengenai viralnya video tersebut.
Kemenkeu pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada potongan video di media sosial dan selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah.