KURASI MEDIA – Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polri kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah aksi unjuk rasa diwarnai bentrokan antara aparat dan massa. Sebagian pihak mempertanyakan, apakah tugas utama Brimob memang untuk mengawal demonstrasi hingga titik kekerasan, atau ada fungsi lain yang lebih penting bagi bangsa ini?
Untuk menjawab polemik tersebut, penting memahami profil Brimob, sejarah pembentukannya, serta fungsi utamanya dalam sistem keamanan nasional.
Sejarah Singkat Brimob
Brimob Polri merupakan satuan elite kepolisian yang lahir sejak masa perjuangan kemerdekaan. Cikal bakalnya adalah Pasukan Polisi Istimewa yang dibentuk tahun 1945 dan ikut bertempur melawan penjajah.
Baca Juga:5 Tuntutan Demo Mahasiswa Hari Ini, Soroti Kasus Ojol Tewas Ditabrak BrimobSpesifikasi Rantis Brimob yang Tabrak Ojol Hingga Meninggal Saat Demo Buruh
Seiring waktu, pasukan ini kemudian berkembang menjadi Mobile Brigade (Mobrig) hingga akhirnya resmi bernama Brigade Mobil (Brimob) pada tahun 1961. Dengan sejarah panjang tersebut, Brimob bukan sekadar pasukan pengendali massa, melainkan bagian integral dari aparat yang menjaga stabilitas keamanan nasional.
Fungsi Utama Brimob
Berdasarkan Peraturan Kapolri dan doktrin resmi, Brimob memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain:
- Penanggulangan Gangguan Keamanan Berkadar TinggiBrimob bertugas menangani ancaman serius seperti terorisme, penyanderaan, hingga kejahatan bersenjata.
- Operasi Khusus dan Penegakan HukumSatuan ini kerap dilibatkan dalam operasi penegakan hukum di wilayah rawan konflik, seperti daerah perbatasan atau kawasan pertambangan ilegal.
- Bantuan dalam Keadaan DaruratBrimob juga berperan dalam penanggulangan bencana alam, pencarian, hingga evakuasi korban.
- Pengendalian MassaMemang benar Brimob memiliki peran dalam mengendalikan kerusuhan atau demonstrasi, namun fungsinya lebih pada penanganan jika situasi sudah di luar kendali kepolisian reguler.
Kritik Publik: Brimob di Tengah Aksi Unjuk Rasa
Belakangan, fungsi Brimob dalam pengendalian massa sering menuai kritik. Banyak pihak menilai keterlibatan Brimob dalam unjuk rasa seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan garda depan.
Aktivis HAM menilai, penggunaan peluru karet, gas air mata, bahkan kekerasan fisik oleh aparat kerap menimbulkan korban di pihak demonstran. Padahal, dalam prinsip demokrasi, demonstrasi adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi.
“Brimob dibentuk untuk menghadapi ancaman berat, bukan untuk membungkam suara rakyat di jalanan,” ujar salah satu pengamat politik.