KURASI MEDIA – Gelombang demonstrasi yang terjadi sejak 28–30 Agustus 2025 berlanjut dengan lahirnya 25 Tuntutan Nasional. Tuntutan ini mencakup isu politik, ekonomi, sosial, hingga reformasi sektor keamanan. Masyarakat mendesak pemerintah, DPR, TNI, Polri, hingga partai politik untuk segera merespons sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
Isi 17 Tuntutan Utama
Dalam daftar yang beredar luas di media sosial, terdapat 17 poin utama yang menjadi fokus rakyat. Beberapa di antaranya adalah:
- Reformasi DPR dan pencabutan fasilitas mewah yang dinilai membebani keuangan negara.
- Penghapusan praktik oligarki politik serta transparansi dana partai.
- Penghentian kriminalisasi aktivis dan jurnalis serta jaminan kebebasan berpendapat.
- Evaluasi peran TNI dan Polri, dengan penegasan agar aparat tidak digunakan sebagai alat politik dan tidak bertindak represif dalam aksi massa.
- Penegakan hukum setara tanpa pandang bulu, termasuk pada pejabat tinggi negara.
- Kontrol harga bahan pokok dan subsidi energi agar tidak membebani rakyat kecil.
- Komitmen pada isu Palestina dan penghentian kerja sama internasional yang merugikan kepentingan rakyat.
Tambahan 8 Tuntutan Spesifik
Selain itu, muncul 8 poin tambahan yang lebih teknis, antara lain:
Baca Juga:Fasilitas Tunjangan DPR Dicabut Usai Aksi Massa, Publik Tuntut Usut TuntasTNI Dikerahkan Jaga Gedung Pemerintahan, Antisipasi Aksi Lanjutan Pasca Demo
- Audit total kekayaan pejabat negara dan DPR.
- Pemangkasan anggaran belanja pejabat dan dialihkan ke subsidi pendidikan dan kesehatan.
- Larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik.
- Pembubaran bisnis-bisnis yang dikelola aparat keamanan.
- Perlindungan pekerja migran dan regulasi tenaga kerja yang lebih adil.Batas Waktu dan Ancaman Aksi Lanjutan
Dokumen tuntutan juga menyebutkan adanya deadline bagi pemerintah dan DPR, rata-rata hingga akhir September 2025. Jika tidak ada respons konkret, massa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan skala lebih besar pada Oktober mendatang.
Respons Pemerintah dan DPR
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah pusat belum memberikan tanggapan resmi terkait seluruh poin tersebut. Namun, beberapa anggota DPR mengakui bahwa tuntutan pencabutan fasilitas mewah sedang dibahas dalam rapat internal. Sementara itu, TNI dan Polri masih disiagakan untuk mengantisipasi aksi lanjutan.
Gelombang Perubahan
25 Tuntutan Nasional ini dinilai sebagai representasi keresahan masyarakat atas krisis kepercayaan terhadap elit politik. Banyak pengamat menilai, jika pemerintah gagal memenuhi sebagian besar tuntutan, krisis legitimasi bisa semakin dalam. (**)