KURASI MEDIA – Pemerintah dan pimpinan DPR akhirnya sepakat mencabut sejumlah fasilitas serta tunjangan bagi anggota DPR pasca gelombang aksi massa 28–30 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah muncul desakan publik yang menilai gaya hidup mewah para legislator kontras dengan kondisi rakyat.
Ketua Badan Anggaran DPR, Arif Rahman, menyebut pencabutan tunjangan ini berlaku mulai bulan September. “Beberapa fasilitas seperti tunjangan transportasi, rumah dinas, serta anggaran hibah perjalanan luar negeri anggota DPR akan dihentikan sementara. Kebijakan ini adalah bentuk respons atas aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Aksi massa pekan lalu sempat menyorot tajam kemewahan gaya hidup sejumlah anggota DPR, terutama setelah rumah salah satu legislator diserbu warga karena dinilai memamerkan kekayaan secara berlebihan. Kejadian itu memicu gelombang kritik dan tuntutan transparansi penggunaan uang rakyat.
Baca Juga:TNI Dikerahkan Jaga Gedung Pemerintahan, Antisipasi Aksi Lanjutan Pasca Demo10 Produk Makeup Lokal Terbaik 2025 yang Wajib Dicoba
Sejumlah elemen buruh dan mahasiswa menyambut positif langkah ini. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, Dian Pratama, menegaskan kebijakan itu harus berlanjut dengan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran DPR. “Ini baru langkah awal. Publik butuh transparansi penuh, bukan hanya pencabutan tunjangan sementara,” katanya.
Di sisi lain, ada juga anggota DPR yang keberatan dengan keputusan ini. Beberapa di antaranya menilai fasilitas adalah bagian dari hak kerja, bukan kemewahan. Namun, kritik publik yang terus menguat membuat mayoritas fraksi setuju kebijakan itu dijalankan untuk sementara waktu.
Pakar politik Universitas Gadjah Mada, Prof. Lina Wibisono, menilai langkah pencabutan tunjangan ini bisa menjadi momentum perbaikan citra DPR. “Selama ini DPR dianggap jauh dari rakyat. Kebijakan ini, jika konsisten, bisa sedikit memulihkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan suasana sekitar gedung DPR RI masih dijaga ketat oleh aparat TNI dan Polri. Meskipun relatif kondusif, aliansi buruh dan mahasiswa mengonfirmasi akan tetap melanjutkan aksi pekan depan, menuntut realisasi kebijakan pro-rakyat lainnya, termasuk pembatalan aturan kontroversial dalam UU Ketenagakerjaan.
Dengan pencabutan fasilitas tunjangan DPR ini, publik berharap agar para wakil rakyat benar-benar fokus pada kerja legislasi dan pengawasan, bukan pada privilese yang kerap menimbulkan kecemburuan sosial.