KURASI MEDIA – Influencer Jerome Polin belum lama ini membagikan rangkuman tuntutan rakyat yang viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Unggahan Jerome Polin tersebut, diketahui menyusul serangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah Indonesia.
“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang dengan deadline,” tulis Jerome sebagaimana dikutip, Selasa (2/9/2025).
“Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,” sambungnya.
17 tuntutan dengan deadline 5 September 2025, meliputi sebagai berikut:
Baca Juga:Cara Gampang Ubah Foto Profil Jadi Brave Pink dan Hero Green yang Viral di Medsos5 Anggota DPR yang Dinonaktifkan Usai Picu Kegaduhan, Ada Siapa Saja?
8 tuntutan tambahan:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja.
Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan
Eksekutif partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini, untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan indepedensi KPK dan UU tipikor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skal besar (food estate) tahun ini dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
Baca Juga:5 Rekomendasi Drakor Terbaru September 2025, Lengkap dengan Jadwal Tayang4 Rekomendasi VPN Gratis untuk Live TikTok, Lengkap dengan Cara Pengunaanya
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas keweganegaraanya, terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi & ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan.