KURASI MEDIA – Rencana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membentuk 100 batalyon baru untuk sektor non-kombatif menuai sorotan. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan publik, sebagian menilai sebagai langkah modernisasi pertahanan, sementara sebagian lain khawatir akan menghidupkan kembali bayang-bayang “dinasti militer” di Indonesia.
Menurut penjelasan Kementerian Pertahanan, pembentukan batalyon non-kombatif difokuskan pada bidang logistik, kesehatan, teknologi informasi, konstruksi, hingga penanggulangan bencana. Pemerintah beralasan langkah ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk bencana alam, serangan siber, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cepat.
Namun, kritik datang dari sejumlah pengamat politik dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai, sekalipun berlabel non-kombatif, ekspansi besar-besaran institusi militer berpotensi memperlebar ruang intervensi TNI di sektor sipil. “Kita tentu mendukung penguatan kapasitas pertahanan, tapi perlu batas tegas agar tidak tumpang tindih dengan peran sipil,” ujar salah seorang analis pertahanan.
Baca Juga:Profil Brimob & Fungsinya: Bukan untuk Kawal Demo Menjadi Mesin PembunuhThailand vs Kamboja: Siapa yang Lebih Kuat Secara Militer?
Istana menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk militerisasi, melainkan strategi efisiensi. Presiden Prabowo disebut ingin memaksimalkan sumber daya prajurit di luar operasi tempur untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah juga menjanjikan bahwa keberadaan 100 batalyon baru akan tetap tunduk pada regulasi serta diawasi oleh parlemen.
Selain isu politik, kebijakan ini diproyeksikan berdampak pada ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan terbentuknya unit baru, kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) non-tempur, tenaga konstruksi, hingga tenaga medis militer diperkirakan meningkat. Hal ini diyakini bisa memacu industri pertahanan dalam negeri sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Meski demikian, polemik soal “dinasti militer” terus bergulir. Beberapa pihak menyoroti latar belakang Presiden Prabowo sebagai purnawirawan jenderal, sehingga setiap kebijakan berbau militer dianggap memperkuat stigma.
Publik kini menunggu kejelasan pelaksanaan di lapangan, apakah benar 100 batalyon non-kombatif akan murni berfokus pada sektor strategis non-tempur atau justru memperluas dominasi militer di ruang sipil. (**)