KURASI MEDIA – Bupati Dadang Supriatna, memaparkan perkembangan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI di Kabupaten Bandung.
“Di Kabupaten Bandung rencananya ada 361 titik yang akan dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tapi pembangunannya tidak bisa sekaligus, jadi dilakukan secara bertahap karena tidak semua titik dibangun pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” jelas Bupati yang akrab disapa Kang DS saat dikonfirmasi, Senin 29 September 2025.
Ia menjelaskan, saat ini dari 361 titik tersebut, sebanyak 147 titik SPPG sudah beroperasi, sementara sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Baca Juga:DPD PKS Kabupaten Bandung Temui Bupati Kang DS, Perkuat Sinergi Pembangunan DaerahKang DS Tegaskan Komitmen Pemkab Bandung Dukung Program Strategis Nasional dan Sekolah Rakyat
Menurut Kang DS, Program MBG diyakini mampu menyelesaikan berbagai persoalan, terutama stunting, karena melalui MBG, pemberian asupan nutrisi kepada anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui dapat dilakukan secara masif dan rutin.
Namun, ia mengakui bahwa sebagai program baru, masih ada keraguan di masyarakat.
“Padahal di negara-negara lain sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Program ini sebenarnya hadir untuk membangun generasi cerdas di masa depan sekaligus mengatasi kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Kang DS juga menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa, target sasaran MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1,263 juta jiwa.
Jumlah tersebut terdiri dari anak TK/PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Meski demikian, angka tersebut bersifat dinamis seiring waktu sehingga distribusi makanan kepada sasaran dilakukan dengan berbasis kewilayahan melalui kecamatan.
Hal ini, lanjut Kang DS perlu melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A).
Terkait standar gizi dan kesehatan, pihaknya juga menyatakan secara tegas agar setiap dapur SPPG memiliki sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi.
Baca Juga:Kang DS Apresiasi Inovasi Ketahanan Pangan dan Pembangunan Letkol Tinton Amin PutraPintu Air Sukabirus Selesai, Warga Ucapkan Terimakasih Kang DS
Ia juga telah membentuk Tim Satgas MBG yang melibatkan lintas sektor dari seluruh OPD untuk mengawasi pelaksanaan program ini.
“Saya tugaskan Dinkes untuk mempercepat proses sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sudah sesuai standar. Setiap SPPG juga harus memiliki SDM yang terlatih, ada tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Semua harus disiplin SOP dari hulu hingga hilir,” tegasnya.