KURASI MEDIA — Isu mengenai meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor menjadi perhatian publik di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga kini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum merilis data resmi terkait jumlah pasti pekerja yang terkena PHK sepanjang 2024–2025.
Padahal, berdasarkan pantauan lapangan dan laporan serikat pekerja, gelombang PHK terjadi di sejumlah sektor seperti tekstil, otomotif, teknologi, dan startup. Banyak perusahaan dikabarkan melakukan efisiensi akibat melemahnya daya beli masyarakat serta penurunan ekspor industri manufaktur.
Ketika dikonfirmasi oleh awak media, Menteri Ketenagakerjaan hanya menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan proses validasi data agar tidak terjadi kesalahan perhitungan.
Baca Juga:Prabowo Siapkan Perpres Ojol, Driver Akan Dapat Perlindungan dan Tarif AdilJejak 1 Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran, Pertamina Perkokoh Ketahanan Energi
“Kami sedang memverifikasi laporan dari dinas ketenagakerjaan daerah dan perusahaan. Data ini harus akurat karena akan menjadi dasar kebijakan nasional,” ujar sang Menteri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/10).
Meski begitu, sejumlah pihak menilai pemerintah perlu lebih transparan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai keterlambatan publikasi data justru menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di kalangan buruh.
“Kami menerima banyak laporan PHK dari lapangan, terutama di sektor garmen dan elektronik. Pemerintah sebaiknya tidak menunda informasi karena ini menyangkut nasib jutaan pekerja,” ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.
Di sisi lain, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai bahwa tren PHK tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi global.
“Penurunan ekspor ke pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, ditambah pelemahan nilai tukar rupiah, membuat banyak industri menekan biaya operasional. Namun, transparansi data pemerintah tetap penting untuk memulihkan kepercayaan publik,” katanya.
Sementara itu, pemerintah menyebut tengah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk program padat karya, peningkatan akses kartu prakerja, dan pelatihan reskilling bagi pekerja terdampak PHK.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada angka resmi dari Kemnaker mengenai total pekerja yang kehilangan pekerjaan selama tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo. Publik menantikan rilis resmi yang dijanjikan akan keluar sebelum akhir tahun ini. (**)