Tidak hanya relevan bagi dunia usaha, social listening juga semakin penting dalam perumusan kebijakan publik. Pemerintah dan regulator dapat memanfaatkan analisis sentimen untuk memahami tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan, mengidentifikasi isu sensitif yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial, serta menyusun strategi komunikasi kebijakan yang lebih efektif dan berbasis aspirasi publik. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.
Dalam praktiknya, social listening telah digunakan untuk membaca potensi pasar suatu wilayah sebelum ekspansi bisnis dilakukan, mendeteksi isu reputasi yang berpotensi berkembang menjadi krisis, hingga mengevaluasi respons publik terhadap kebijakan atau program strategis. Di ranah politik dan advokasi, analisis percakapan publik juga membantu menyusun narasi kampanye yang lebih relevan dan selaras dengan isu yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Percakapan digital adalah cerminan paling jujur dari persepsi publik hari ini. Ketika dikelola dan dianalisis dengan tepat, data tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional, adaptif, dan berkelanjutan,” tutup Manbir.
Baca Juga:BPJS Kesehatan Apresiasi Transformasi Digital RSUD JampangkulonBRI Peduli Salurkan Program “Ini Sekolahku” 2025 di Bandung, Perkuat Komitmen terhadap Pendidikan Dasar
Tentang Social Cerdas (Social Quotient)
Social Cerdas Indonesia merupakan entitas yang memproduksi laporan sentimen media sosial berbasis teknologi. Dengan pendekatan deep listening dan analitik yang komprehensif, Social Cerdas menangkap serta menganalisis percakapan di seluruh platform media sosial secara mendetail.
Solusi yang dikembangkan mencakup social listening and analytics, social management, customer care, serta advocacy solutions, yang memungkinkan organisasi, korporasi, dan institusi publik membangun pengambilan keputusan yang lebih terbuka, akurat, dan empatik. Laporan Social Cerdas digunakan lintas sektor, mulai dari bisnis dan investasi hingga pemerintahan, untuk membentuk perencanaan strategis, arah investasi, serta kampanye kebijakan dan politik berbasis pemahaman publik yang mendalam. (*)