“Kegiatan ini sudah yang ketujuh kalinya. Setiap bulan kita lakukan dan berpindah-pindah tempat,” tambahnya.
Menurut Dede Yusuf, stabilitas pangan menjadi isu yang sangat penting di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Ia menyinggung dampak konflik di sejumlah negara yang dapat memperlambat perekonomian global dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pangan.
Baca Juga:Ngabuburit Bersama Cepot, Mulyasari Hidupkan Spirit Budaya dan Ramadhan Berapa Kalori Ketupat dan Opor Ayam? Ini Penjelasan Ahli Gizi
“Kalau ekonomi melambat, yang paling utama harus dijaga adalah pangan. Pasokan untuk 20 sampai 30 hari ke depan harus dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadi kekurangan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti panjangnya rantai distribusi pangan yang dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya harga di tingkat konsumen. Sebagai contoh, harga ayam di tingkat peternak bisa berada di kisaran Rp18.000, namun di pasar bisa mencapai sekitar Rp35.000 per kilogram.
“Selisih harga ini terjadi karena rantai distribusi yang panjang, mulai dari pengepul, bandar hingga pasar induk. Rantai seperti ini perlu dipangkas,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Saeful Bachri mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah merupakan program kerja sama antara Komisi II DPRD Jabar dengan DKPP Jawa Barat yang ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Menurutnya, program tersebut akan terus digelar secara rutin di Kabupaten Bandung.
“Tahun ini kami dorong agar setiap bulan ada kegiatan gerakan pangan murah di Kabupaten Bandung. Program ini merupakan bagian dari pokok-pokok pikiran kami sebagai anggota DPRD,” kata politisi yang karib disapa Kang SAE itu.
Ia menyebutkan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa program tersebut sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. “Kita hadir karena ada kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Ternyata kegiatan seperti ini memang sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Dalam program tersebut, pemerintah provinsi memberikan subsidi Rp2.000 per kilogram, yang kemudian ditambah dengan voucher Rp10.000 dari pihak penyelenggara. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh potongan harga sekitar Rp12.000 untuk setiap paket kebutuhan pokok yang dibeli.