KURASI MEDIA – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah Bandung Raya sebagai kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Bandung, khususnya banjir, kemacetan, sampah, dan tata ruang.
Hal tersebut disampaikan KDS dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung dalam rangka Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung, yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, seperti anggota DPR RI Ahmad Heryawan, unsur DPRD Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Forkopimda, para kepala OPD, serta para camat.
Menurut KDS, kompleksitas persoalan di Kabupaten Bandung tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja, mengingat keterkaitan historis dan geografis kawasan Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.
Baca Juga:TelkomGroup Siapkan Future Leaders Melalui Program Pengembangan Kepemimpinan Strategis FLDP 2026Link Streaming Dewa United vs Persib di Pekan 28 Super League 2025/2026
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Persoalan banjir, kemacetan, sampah, dan tata ruang ini harus diselesaikan bersama. Kami siap berkolaborasi, termasuk menyiapkan dukungan anggaran,” tegasnya.
Ia menilai, semangat kebersamaan yang pernah menjadi kekuatan Kabupaten Bandung di masa lalu perlu kembali dihidupkan untuk menjawab tantangan pembangunan saat ini.
Dengan sinergi antardaerah, diharapkan berbagai isu strategis dapat ditangani secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Di sisi lain, KDS juga memaparkan bahwa pembangunan daerah terus diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif, dari minus 7,5 persen pada 2021 menjadi 6,38 persen pada 2025, yang ditopang sektor industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM.
Selain itu, Pemkab Bandung juga memperkuat fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, di antaranya melalui program beasiswa BESTI, penguatan tenaga kesehatan, serta dukungan terhadap program nasional seperti Sekolah Rakyat dan koperasi desa/kelurahan merah putih.
KDS juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti Pangalengan dan Pacira.
Baca Juga:Update KUR BRI April 2026 Pinjaman Rp40 Juta, Cicilan Terendah di Bawah Rp1 Juta per BulanSambut April, DAM Hadirkan Beragam Promo Menarik Sepeda Motor Honda di Jawa Barat
Ia menyebut, kondisi tersebut banyak dialami oleh pensiunan dengan penghasilan terbatas, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk dalam program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).