“Monev ini sangat krusial karena perlu komitmen Pemerintah Daerah untuk bergotong royong bersama dalam keberlanjutan program JKN. Saat ini utilisasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan telah mencapai 106,1% dari iuran yang dibayarkan peserta. Tingginya tunggakan dan tingginya klaim terus menggerus aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang berakibat kemungkinan gagal bayar/defisit yang terjadi pada BPJS Kesehatan bila tidak terus kita mitigasi,” ujar Niken.
Kegiatan juga dihadiri oleh para panelis Tim Monev yaitu Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK Niken Ariati, Kepala Bidang Kesehatan Kependudukan dan Keluarga Berencana Sekretariat Kabinet Sofyan Apendi; Tenaga Ahli Muda Kantor Staf Presiden Kedeputian II Sitha Ratnasari; Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Sandy Firdaus; Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri Wasja; Deputi Direksi Bidang Manajemen luran BPJS Kesehatan Agus Mustopa; Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan Peserta Fachrurrazi; Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan Siswandi, dan Kasubdit Pelaksana Anggaran IV Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kresnadi Mukti.