2. Bantuan melalui PT Pos Indonesia memiliki batas waktu pengambilan yang ketat. Jika KPM tidak mengambil bantuan dalam waktu yang ditentukan, dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara tanpa ada proses pengecekan lebih lanjut.
Saat ini, pencairan BPNT dan PKH melalui PT Pos Indonesia masih dalam tahap Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum masuk ke tahap SP2D dan SII. Setelah proses administrasi selesai, PT Pos Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun jadwal pencairan dan mengirimkan undangan kepada KPM.
Fenomena yang sering terjadi adalah banyak KPM yang tidak menyadari bahwa saldo bantuan mereka telah masuk ke rekening KKS. Hal ini sering dialami oleh KPM yang baru beralih dari penerima BPNT murni ke PKH. Kurangnya informasi ini menyebabkan keterlambatan pencairan karena mereka tidak mengecek saldo secara berkala.
Baca Juga:Alfamidi Lanjutkan Program CSR Protein Cegah Stunting Tahap 5 di KarawangKolaborasi Percepatan Penanganan Pandemi, Bio Farma Terima Kunjungan dari CEO CEPI
Agar tidak ketinggalan pencairan, para penerima BPNT dan PKH disarankan untuk sering mengecek saldo melalui ATM, agen bank, atau layanan mobile banking masing-masing bank penyalur. Jika ada kendala dalam pencairan, KPM dapat langsung menghubungi pendamping sosial di wilayahnya.
Dengan pencairan BPNT yang sudah mulai dilakukan, diharapkan seluruh KPM dapat segera menerima dan memanfaatkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pastikan untuk selalu update informasi dan lakukan pengecekan saldo secara berkala agar tidak tertinggal dalam proses pencairan.