Kesan dari acara ini juga datang dari peserta perwakilan FKTP, Dadang Garmana dari Klinik Pratama Seno Medika, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh FKTP.
“Materinya sangat membuka wawasan, setelah kegiatan ini, saya akan menyosialisasikan informasi kepada para dokter juga seluruh tim di klinik kami. Kami jadi lebih berhati-hati saat memberikan layanan karena benar juga setelah tadi dijelaskan oleh para narasumber bahwa potensi fraud itu dapat terjadi, contohnya seperti informasi pada klaim prostodontik dan prolanis. Harapannya, kegiatan seperti ini menjadi agenda rutin bahkan bulanan. Tapi ke depan mungkin bisa dipisahkan antara FKTP dan FKRTL, agar kami dari FKTP bisa lebih leluasa mengutarakan pendapat dan bertanya,” pesan Dadang.
Senada dengan itu, dr. Glen Glady Prakasa dari RSJP Paramartha sebagai perwakilan FKRTL juga menyambut baik kegiatan ini. Ia mengungkapkan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi kecurangan dalam program JKN.
Baca Juga:Resmi! Christian Nørgaard Bergabung dengan Arsenal Gantikan Thomas ParteyWaspada Voice Phishing: Penipuan Lewat Telepon yang Mengincar Data Pribadimu
“Kami mendapatkan refreshment dan reminder soal fraud dan cara mitigasinya. Namun, anti-fraud harus menjadi gerakan bersama, tidak bisa hanya dari satu pihak. Pesan saya agar BPJS Kesehatan perlu jadi inisiator dan fasilitator kolaborasi lintas pihak. Harapan kami, BPJS Kesehatan bisa lebih luwes dan lebih terbuka untuk berdiskusi serta berkolaborasi dengan rumah sakit,” tuturnya.
Konsolidasi ini menjadi langkah konkret dari BPJS Kesehatan Cabang Bandung untuk terus memperkuat kemitraan strategis bersama FKTP dan FKRTL, serta membangun budaya pelayanan kesehatan yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi kecurangan.
Diharapkan melalui kegiatan ini, faskes semakin memahami indikator potensi fraud dalam layanan kesehatan, serta mampu secara aktif melakukan pencegahan sebelum adanya tindakan korektif. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keberlangsungan sistem JKN yang inklusif dan berkeadilan.