Tulus mengingatkan agar BI tidak gegabah. Ia menilai, jika ingin mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah seharusnya fokus pada wajib pajak besar dari sektor korporasi dan individu kelas atas, bukan memaksa integrasi data seluruh masyarakat.
“Kalau dipaksakan, Payment ID justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan merugikan negara sendiri,” tegasnya.
Payment ID menjadi salah satu inovasi sistem pembayaran paling ambisius yang pernah direncanakan di Indonesia.
Baca Juga:Ternyata ini Penyebab Harga iPhone 17 Pro Diprediksi Lebih Mahal Dibanding iPhone 16 ProInstagram Tambah Tiga Fitur Baru, dari Repost hingga Tab Friends
Namun, pro dan kontra soal privasi, keamanan data, dan kesiapan infrastruktur digital membuatnya berada di persimpangan, akan menjadi lompatan besar bagi ekonomi digital, atau justru menjadi blunder yang merugikan masyarakat.