KPK Sebut Travel Seluruh Indonesia Terlibat soal Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus

Ilustrasi gedung KPK
Ilustrasi gedung KPK (Sumber tangkapan layar Disway.id)
0 Komentar

KURASI MEDIA – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biro travel haji swasta di seluruh Indonesia terlibat dalam pengurusan kuota tambahan haji khusus.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, menerangkan bahwa pihaknya akan memintai keterangan dari travel-travel haji tersebut. Namun, membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Sabar ya, saat ini Satgas sedang ada di Jawa Timur. Kan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia travelnya. Kalau jemaahnya sudah jelas dan juga untuk kuota itu juga tersebar,” jelas Asep, sebagaimana dikutip Disway.id, Kamis (25/9/2025).

Baca Juga:Barang Rampasan Koruptor Dilelang KPK, Mulai dari Tanah hingga RobotKPK Benarkan Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Kasus Kuota Haji Tambahan 2024

“Tidak hanya satu ravel saja, (namun) di seluruh travel dan itu masing-masing travel berbeda sehingga kita harus mengecek, mohon bersabar,” lanjutnya.

Asep pun menjelaskan bahwa penyidik saat ini fokus pada dua hal, yakni pendalaman pembagian kuota tambahan dan aliran uang.

“Setelah itu bagaimana penyebarannya, disebar kepada siapa saja, siapa yang menggunakan dan lain-lain, siapa yang menjual, travel mana saja yang kebagian, berapa jumlahnya, berapa yang dijual ke jemaah karena beda-beda antara travel yang ada di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT di mana-mana, mengkannya tim sedang ke daerah saat ini untuk memastikan hal tersebut,” terangnya.

Selain itu Direktur Penyidikan ini juga menambahkan KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang dalam jual beli kuota haji khusus tersebut.

“Jadi tadi permintaanya dari oknum (di Kementrian Agama) itu, kapan di mana, siapa yang minta, kepada siapa jumlahnya berapa, itu sedang kita (dalami) juga. Nanti dari sana informasi ini kita kumpulkan, Jadi berapa sih sebetulnya yang diminta oleh oknum tersebut,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa ada alur perintah yang salah yang bisa dilakukan dari atas ke bawah, artinya dari pimpinan kementrian ke travel lalu ke jemaah atau sebaliknya.

“Jadi setelah terkumpul pasti dibagi nih atau dialirkan ke mana, makanya kami menggandeng PPATK untuk melihat ini ke mana nih ke siapa seperti itu,” sambungnya. (*)

0 Komentar